Kamis, 19 Nov 2026
dark_mode

Pemkab Bogor Gelontorkan Rp118,3 Miliar untuk THR ASN dan PPPK, Kasus OTT Cilacap Jadi Pengingat Keras

  • account_circle Erwin Lubis
  • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
  • print Cetak

 

Ketua BPI KPNPA Bogor Raya, Rizwan, menilai kasus yang menjerat kepala daerah di Cilacap harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemimpin daerah, termasuk di Kabupaten Bogor. 

BOGOR, HITV— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan anggaran sebesar Rp118,3 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi sekitar 25.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah tersebut menjelang Idulfitri 2026.

Selain itu, Pemkab Bogor juga mengalokasikan anggaran tambahan sekitar Rp10,6 miliar guna memastikan sebanyak 9.867 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu turut menerima hak THR mereka tahun ini. Kebijakan tersebut disebut sebagai langkah progresif pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan aparatur menjelang hari raya.

Namun, di tengah persiapan pembayaran THR tersebut, perhatian publik nasional juga tertuju pada kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap, bersama Sekretaris Daerah setempat pada Jumat (13/3/2026).

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Syamsul sebagai tersangka atas dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Modus yang digunakan diduga dengan memerintahkan pengumpulan uang setoran dari tiap perangkat daerah untuk kebutuhan “jatah” THR bagi pihak eksternal. Dari operasi tersebut, penyidik menyita uang sebesar Rp610 juta.

Ketua BPI KPNPA Bogor Raya, Rizwan, menilai kasus yang menjerat kepala daerah di Cilacap itu harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemimpin daerah, termasuk di Kabupaten Bogor.

“Peristiwa ini menjadi alarm keras agar kepala daerah tidak melakukan praktik pungutan liar dengan meminta ‘jatah’ THR kepada pengusaha, rekanan, maupun bawahan di instansi pemerintah,” kata Rizwan, Minggu (15/3/2026).

Ia menegaskan, pembayaran THR bagi aparatur negara harus sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan, serta disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.

Menurut Rizwan, pengelolaan anggaran menjelang hari raya harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menjerumuskan pejabat daerah ke dalam persoalan hukum yang berpotensi mengakhiri karier politik sekaligus merusak kepercayaan publik.

Di Kabupaten Bogor sendiri, pemerintah daerah telah mengingatkan seluruh jajaran aparatur, mulai dari ASN hingga kepala desa, agar tidak meminta atau menerima THR dari perusahaan maupun pihak swasta.

Pemkab Bogor menegaskan bahwa kesejahteraan aparatur telah dijamin melalui alokasi anggaran resmi yang telah disiapkan dalam APBD, sehingga tidak ada alasan untuk mencari sumber dana tambahan melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Sementara itu, KPK juga kembali mengingatkan para kepala daerah agar tidak “kebablasan” dalam mencari dana tambahan menjelang Lebaran dengan praktik koruptif.

Kasus di Cilacap diharapkan menjadi peringatan keras sekaligus momentum bagi para pemimpin daerah untuk tetap berada di jalur integritas dalam menjalankan pemerintahan. (\•/)

Editor: AYS

  • Penulis: Erwin Lubis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sumpah Pemuda Ke-98, Ini Pesan Kadishub Belitung

    Sumpah Pemuda Ke-98, Ini Pesan Kadishub Belitung

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | BELITUNG – Jika tahun 1928 pemuda bersumpah untuk satu tanah air, maka di tahun 2026 tugas pemuda adalah menjadi penghubungnya. Pesan kuat itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Firdaus Zamri, S.Pi dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98, Rabu,(28/10/2026). Berbeda dengan ucapan seremonial pada umumnya, Dishub Belitung menerjemahkan semangat Sumpah Pemuda ke dalam […]

  • Cessie Bank Mandiri Disorot, DPN Pertanyakan Legalitas Eksekusi Aset di Cinere

    Cessie Bank Mandiri Disorot, DPN Pertanyakan Legalitas Eksekusi Aset di Cinere

    • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
    • 0Komentar

    Persoalan pengalihan piutang (cessie) kembali memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan kreditur baru dalam menguasai aset debitur. DEPOK, HITV — Kali ini, sorotan datang dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peduli Nusantara Tunggal (PNT) Jakarta, terkait aset di Perumahan Puri Cinere, Jalan Maribaya Blok G1 Nomor 8, Pangkalan Jati, Depok, yang disebut berkaitan dengan pengalihan piutang Bank Mandiri. […]

  • Ketua Umum MIO Indonesia Kecam Pengeroyokan Wartawan TV One di Areal PT PMM!

    Ketua Umum MIO Indonesia Kecam Pengeroyokan Wartawan TV One di Areal PT PMM!

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • 0Komentar

    Kasus pengeroyokan terhadap wartawan TVOne saat menjalankan tugas jurnalistik di kawasan PT PMM, Bangka Belitung, menuai kecaman dari berbagai kalangan pers. JAKARTA, HITV— Ketua Umum Media Independen Online Indonesia (MIO Indonesia), AYS Prayogie, menilai tindakan kekerasan tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan bentuk ancaman terhadap kebebasan pers dan hak publik atas informasi. Prayogie menegaskan […]

  • Frans X Watu Mundur sebagai Sekjen MIO Indonesia, Siap Beri Dukungan di Masa Depan

    Frans X Watu Mundur sebagai Sekjen MIO Indonesia, Siap Beri Dukungan di Masa Depan

    • calendar_month Sabtu, 22 Mar 2025
    • 3Komentar

    Setelah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat MIO INDONESIA, Frans X Watu resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Keputusan ini diambil karena kesulitan membagi waktu antara peran barunya sebagai Stafsus Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batan, mendampingi Wakil Komisaris Utama Asabri, serta berbagai kesibukan di organisasi besar lainnya. HITVBERITA.COM | Jakarta – Pada Jumat, 21 Maret 2025, […]

  • Sidang Sengketa Tanah 10 Hektar di Kotawaringin Barat Memanas, Ahli Waris Hadirkan Saksi Kesultanan

    Sidang Sengketa Tanah 10 Hektar di Kotawaringin Barat Memanas, Ahli Waris Hadirkan Saksi Kesultanan

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • 0Komentar

    Penulis: Kistolani Mangun Jaya Editor: Juliana Rachman Sidang lanjutan perkara sengketa lahan seluas 10 hektar di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kembali digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kamis (26/6/2025). Suasana persidangan berlangsung hangat setelah pihak penggugat, yakni ahli waris almarhum Brata Ruswanda, menghadirkan empat orang saksi. […]

  • Mutasi Polri Kembali Bergulir, Wakapolda Hingga Kabid Humas Polda Babel Berganti

    Mutasi Polri Kembali Bergulir, Wakapolda Hingga Kabid Humas Polda Babel Berganti

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | BABEL – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan termasuk dilingkungan Polda Bangka Belitung. Hal itu tertuang dalam surat telegram Kapolri perihal mutasi Pati dan Pamen Polri yang ditandatangani atas nama Kapolri As SDM Polri Irjen Pol Anwar. Dari informasi yang diterima, ada sebanyak 10 Pejabat Utama Polda Babel […]

expand_less