Diduga Gunakan Besi Lama dan Tanpa Papan Informasi, Proyek Perbaikan Jembatan di Kotawaringin Barat Dipertanyakan!

Proyek perbaikan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Kotawaringin Lama menuai sorotan.

KOTAWARINGIN BARAT, HITV – Selain diduga masih menggunakan sebagian material besi lama, proyek tersebut juga dipertanyakan karena tidak dilengkapi papan informasi sehingga status pekerjaan dan sumber pembiayaannya belum diketahui secara jelas oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pantauan media HITV di lapangan, pekerjaan perbaikan jembatan masih memperlihatkan penggunaan sejumlah material besi yang diduga merupakan konstruksi lama. Sementara itu, besi baru yang dipasang terlihat hanya pada sebagian titik dan diduga memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan material sebelumnya.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dengan perencanaan, termasuk apakah material yang digunakan telah memenuhi standar keamanan konstruksi serta ketentuan yang berlaku.

Pembangunan proyek jembatan yang menghubungkan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Kotawaringin Lama itu, diduga menggunakan bahan material lama dan juga tidak dilengkapi papan informasi.  (Dok/Foto/RJP)

Di lokasi pekerjaan, tim media sempat meminta penjelasan kepada seorang pengawas lapangan berinisial A. Saat itu ia menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut bukan merupakan proyek pemerintah dan tidak menggunakan anggaran.

“Ini bukan proyek, hanya membantu Dinas PU,” ujarnya kepada tim media.

Namun, ketika dikonfirmasi kembali melalui aplikasi WhatsApp, pengawas yang sama memberikan keterangan berbeda. Ia menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi.

Perbedaan penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status pekerjaan, mekanisme pelaksanaan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan perbaikan jembatan tersebut.

Sorotan lainnya adalah tidak ditemukannya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Padahal, papan informasi merupakan salah satu bentuk keterbukaan kepada masyarakat yang memuat identitas pekerjaan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana, konsultan pengawas, serta jangka waktu pelaksanaan.

Ketiadaan informasi tersebut membuat masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber pembiayaan lainnya.

DALAM prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi merupakan salah satu aspek penting yang wajib dijalankan dalam setiap pembangunan infrastruktur.

Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh keuangan negara maupun daerah.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, keamanan, keselamatan, dan mutu hasil pekerjaan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPR Provinsi mengenai status pekerjaan, sumber pendanaan, spesifikasi material yang digunakan, maupun alasan tidak dipasangnya papan informasi proyek.

Tim media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Dinas PUPR Provinsi serta pihak kontraktor atau pelaksana pekerjaan guna memenuhi asas keberimbangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila klarifikasi telah diperoleh, redaksi akan memuatnya pada pemberitaan berikutnya. (\•/)

Editor: AYS
Sumber: HITV Kobar