Jumat, 13 Nov 2026
dark_mode

Rokok Ilegal Lenox, Rave, dan PSG Bebas Beredar di Batam, Bea Cukai Disorot: Pengendali Utama Diminta Diungkap

  • account_circle Bainana Bahthy
  • calendar_month 6 jam yang lalu
  • print Cetak

Peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Batam kian menjadi sorotan.

BATAM, HITV — Berdasarkan telusuran dilapangan didapati sejumlah merek, di antaranya Lenox, Rave, dan PSG, disebut masih mudah ditemukan di pasaran. Bahkan, peredarannya diduga tidak hanya menyasar pasar lokal, tetapi juga mengalir ke luar wilayah Batam.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan aparat Bea dan Cukai Batam. Sebab, peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi kewajiban cukai bukan sekadar persoalan perdagangan, melainkan menyangkut potensi kerugian penerimaan negara serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Ketua Umum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, menilai maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola pengawasan dan penindakan yang selama ini dilakukan Bea dan Cukai Batam.

“Peredaran rokok tanpa pita cukai sangat merugikan negara. Produsen rokok resmi yang menjalankan kewajiban perpajakan dan cukai juga dirugikan karena harus bersaing dengan produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan,” ujar Ismail kepada media.

Ia juga menyoroti kondisi pengawasan Bea dan Cukai Batam setelah pergantian Menteri Keuangan. Menurutnya, situasi yang terlihat di lapangan justru memperlihatkan peredaran rokok ilegal semakin masif.

Ismail menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penertiban di tingkat pengecer. Menurut dia, tindakan yang hanya menyasar warung dan toko kecil berpotensi tidak menyentuh sumber persoalan apabila jaringan pemasok, distributor, hingga pihak yang diduga menjadi pengendali utama tidak ditelusuri.

“Jangan hanya warung dan toko kecil milik masyarakat yang ditindak. Pertanyaannya, bagaimana dengan pemasok, distributor, dan pihak-pihak yang diduga menjadi pemain utama di balik peredaran rokok ilegal ini? Mereka juga harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar hukum,” tegasnya.

Siapkan RDP, Minta Pengawasan Dibuka ke Publik

Sebagai langkah lanjutan, Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri berencana mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kota Batam dalam waktu dekat.

RDP tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong evaluasi terbuka terhadap pengawasan dan penindakan peredaran rokok tanpa pita cukai di Batam.

Ismail menyatakan pihaknya akan memaparkan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk dugaan belum optimalnya penindakan terhadap mata rantai distribusi rokok ilegal.

Ia juga mengungkapkan adanya kekhawatiran terkait pola komunikasi dan keterbukaan informasi dalam proses konfirmasi jurnalistik. Menurut pengakuannya, terdapat situasi ketika informasi atau bukti konfirmasi media kepada pihak Bea dan Cukai diduga dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis rokok ilegal.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi mengenai independensi pengawasan maupun penegakan hukum.

“Sebagai bagian dari kontrol sosial, kami akan buka persoalan ini dalam forum DPRD. Jangan sampai peredaran rokok ilegal terus berlangsung, sementara penindakan hanya berhenti pada pedagang kecil. Negara dirugikan, produsen resmi dirugikan, dan masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana pengawasannya,” kata Ismail.

Bea Cukai Diminta Menjelaskan Efektivitas Penindakan

Maraknya dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai di Batam semestinya menjadi momentum bagi Bea dan Cukai untuk menjelaskan secara transparan langkah pengawasan yang telah dilakukan.

Publik membutuhkan informasi mengenai hasil penindakan, jalur distribusi yang telah diungkap, asal pasokan, hingga upaya penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga mengendalikan peredaran produk tersebut.

Sebab, penegakan hukum yang efektif tidak semestinya hanya mengedepankan penindakan terhadap penjual di tingkat hilir, tetapi juga harus mampu mengungkap mata rantai distribusi dan pihak yang bertanggung jawab di baliknya.

Di sisi lain, dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau pernyataan sepihak.

Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Bea dan Cukai Batam terkait maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai merek Lenox, Rave, dan PSG, termasuk langkah konkret pengawasan serta penindakan terhadap jaringan pemasok dan distributornya.

HITV menegaskan, ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Bea dan Cukai Batam maupun pihak-pihak terkait demi menjamin pemberitaan yang berimbang, akurat, dan sesuai prinsip jurnalistik. (*/)

Penulis: Bainana Bahthy
Editor: AYS

  • Penulis: Bainana Bahthy

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satres Narkoba Polres Purwakarta Sita 35 Botol Miras Oplosan di Kawasan Gardu Induk Simpang

    Satres Narkoba Polres Purwakarta Sita 35 Botol Miras Oplosan di Kawasan Gardu Induk Simpang

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • 0Komentar

    Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta terus menggencarkan operasi pemberantasan penyakit masyarakat, khususnya peredaran minuman keras ilegal dan oplosan yang dinilai membahayakan keselamatan warga. PURWAKARTA, HITV — Dalam operasi yang digelar pada Sabtu (23/5/2026), petugas mengamankan sebanyak 35 botol minuman keras oplosan dari sebuah rumah kontrakan di kawasan Gardu Induk Simpang, Kabupaten Purwakarta. Selain menyita barang […]

  • Komisi I DPRD Batam Tengahi Sengketa Harga Rumah Subsidi, RDPU Akan Digelar Ulang

    Komisi I DPRD Batam Tengahi Sengketa Harga Rumah Subsidi, RDPU Akan Digelar Ulang

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • 0Komentar

    Komisi I DPRD Kota Batam memfasilitasi keluhan konsumen rumah bersubsidi di Perumahan Rhabayu Estuario, Sekupang, melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Jumat (20/2/2026). BATAM, HITV— Forum itu menjadi ruang mediasi awal atas dugaan ketidaksesuaian harga rumah yang dibayarkan warga dengan ketentuan rumah subsidi. RDPU yang digelar di ruang rapat Komisi I tersebut dipimpin anggota Komisi […]

  • Pemkab Purwakarta Raih 12 Penghargaan Tingkat Provinsi Jabar Pada Peringatan Harganas Ke-31

    Pemkab Purwakarta Raih 12 Penghargaan Tingkat Provinsi Jabar Pada Peringatan Harganas Ke-31

    • calendar_month Rabu, 24 Jul 2024
    • 0Komentar

    HITVBERITA PURWAKARTA | Pemkab Purwakarta melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta, meraih 12 Penghargaan pada moment Anugerah Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). Penghargaan tersebut diterima pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tingkat Provinsi Jawa Barat yang di pusatkan di Cirebon, pada Jumat, 19 Juli 2024. Sekretaris […]

  • KUNJUNGAN PEMBIMAS BUDHA KE LAPAS TANJUNGPANDAN, GUNA PERKUAT KERJASAMA PEMBINAAN KEROHANIAN WARGA BINAAN

    KUNJUNGAN PEMBIMAS BUDHA KE LAPAS TANJUNGPANDAN, GUNA PERKUAT KERJASAMA PEMBINAAN KEROHANIAN WARGA BINAAN

    • calendar_month Sabtu, 14 Jun 2025
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | BELITUNG INFO PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjungpandan terus melakukan upaya peningkatan kualitas pembinaan bagi warga binaan. Untuk memberikan pelayanan sekaligus pembinaan kerohanian bagi warga Binaan Beragama Budha, Lapas Tanjungpandan menerima kunjungan Kanwil Kemenag Provinsi Babel Jumat (13/06) diruang kerja Kalapas. Hadir dalam kunjungan tersebut Pembimas Agama Budha Kanwil Kemenag Babel […]

  • IPJI Karimun: Keaslian Surat Harus Dibuktikan di Persidangan

    IPJI Karimun: Keaslian Surat Harus Dibuktikan di Persidangan

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • 0Komentar

    Perkara dugaan penggunaan surat palsu yang melibatkan Zairan dan Bambang memasuki wilayah penting pembuktian. KARIMUN, HITV — Persoalannya bukan sekadar apakah dokumen yang dipersoalkan memiliki kejanggalan, melainkan apakah kejanggalan tersebut dapat dibuktikan sebagai pemalsuan dan memenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan. Ketua DPC Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kabupaten Karimun, Jaya Sainofi, mengatakan pengujian […]

  • Wabup Garut Titipkan Pesan Pengabdian bagi Daerah Terpencil di Yudisium PIDGI Angkatan V

    Wabup Garut Titipkan Pesan Pengabdian bagi Daerah Terpencil di Yudisium PIDGI Angkatan V

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • 0Komentar

    Penulis: Kang Aden Wakil Bupati Garut sekaligus Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kabupaten Garut, Putri Karlina, berpesan agar para dokter gigi muda terus menumbuhkan semangat pengabdian, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil. HITVBERITA.COM | Garut — Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Garut dalam kegiatan Yudisium dan Pelepasan Program Internship Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) Angkatan […]

expand_less