Pemkab Purwakarta Tegaskan Komitmen Berantas Peredaran Rokok Ilegal di Wilayahnya!

Kabag Hukum Setda Purwakarta, Suntama, SH, MSi menegaskan terkait keberadaan transaksi jual beli barang kena cukai (BKC) ilegal, khususnya produk rokok yang dianggap banyak merugikan pihak pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Purwakarta. Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta pun terus berkomitmen dalam memberantas peredaran produk rokok tanpa cukai tersebut, di lingkungan masyarakat. (Dok/Foto/Raffa)

HITVBERITA.COM | PURWAKARTA – Kepala Bagian (Kabag) Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Purwakarta, Suntama, SH, MSi., menyampaikan, bahwa penegakan peraturan cukai dan pemberantasan peredaran rokok ilegal menurutnya sangat penting.

“Kami gencar mensosialisasikan peraturan perundang-undangan mengenai cukai sekaligus memberantas peredaran rokok ilegal,” kata Suntama, pada Jumat 29 November 2024.

Maraknya peredaran rokok ilegal, menurut Suntana bisa berdampak pada kerugian pemasukan kas negara maupun daerah, utamanya di wilayah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Kita ketahui bersama bahwa DBHCHT ini cukup membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program kesejahteraan masyarakat dan kesehatan,” ujarnya.

Suntama juga menjelaskan, pihaknya tak memungkiri jika Kabupaten Purwakarta tak luput dari sasaran penjualan rokok ilegal. Padahal, peredaran rokok harus diawasi, dikendalikan dan tidak boleh sembarangan.

“Apabila variabel tersebut tidak dilakukan, akan berdampak negatif terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan pendapatan daerah,” bebernya.

Hal tersebut menjadi alasan mengapa pemerintah mengenakan cukai terhadap semua produk rokok. Berdasarkan Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, terdapat ancaman pidana penjara satu sampai lima tahun, dan atau denda dua sampai sepuluh kali nilai cukai yang harus dibayar bagi pihak yang menawarkan atau menjual rokok ilegal.

“Artinya, banyak kerugiannya jika peredaran rokok ilegal ini tidak diawasi dan diberantas,” imbuhnya.

Sat Pol PP Kabupaten Purwakarta saat melakukan operasi barang kena cukai (BKC) peredaran rokok ilegal. (Dok/Foto/Raffa)

Saat ini, lanjut dia, Pemkab Purwakarta terus konsisten membentuk kelompok sadar hukum dan desa sadar hukum untuk aktif mengawasi peredaran rokok ilegal.

“Target ke depan, Pemkab Purwakarta akan terus fokus untuk dapat mendorong masyarakat lebih memahami terkait peraturan cukai dan bahaya peredaran rokok ilegal,” ucapnya.

Outputnya, Suntama menambahkan, jika terdapat indikasi atau fakta peredaran rokok ilegal di lingkungan masyarakat, bisa melakukan aksi-aksi preventif.

“Bahkan, kami mengajak seluruh masyarakat umum untuk turut serta aktif melaporkan ke kantor Bea Cukai dan Satpol PP jika ditemukan fakta jual beli dan peredaran rokok ilegal supaya bisa langsung ditindaklanjuti,” tandasnya.

(HI/Network)

Pewarta: Raffa C Manalu
Editor: R Ahdiyat