Aliansi Seniman Pekalongan Desak Pembubaran Dewan Kesenian, Soroti Mandeknya Ruang Ekspresi

Penulis: Banana Bahthy

Desakan pembubaran Dewan Kesenian Kota Pekalongan mengemuka keras setelah puluhan pelaku seni menyuarakan mosi tidak percaya terhadap lembaga yang dinilai tidak lagi mampu menjalankan fungsi representatifnya. Aksi yang berlangsung di Kantor Dinparbudpora, Kamis (20/11/2025) itu, menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan bertahun-tahun atas stagnasi ekosistem seni di kota tersebut!

HITVBERITA.COM | Pekalongan — Selama tiga periode kepemimpinan Dewan Kesenian di bawah Ragil, para seniman menyebut wadah tersebut gagal membangun komunikasi, kolaborasi, maupun pembinaan yang inklusif.

Berbagai kelompok seni merasa tidak terlibat dalam perencanaan kegiatan ataupun agenda budaya yang berlangsung.

“Kami merasa dikebiri, seolah eksistensi pelaku seni tidak dihitung,” ujar juru bicara aliansi, Hadi Lempe.

Dinamika yang Mandek

Sejumlah seniman menyebut pola kerja Dewan Kesenian selama ini bersifat tertutup dan kurang melibatkan komunitas. Beberapa program kesenian dinilai berjalan administratif semata tanpa menghadirkan dampak pembinaan.

Aliansi menyatakan bahwa “kegiatan seni di Pekalongan seperti mati suri” karena minimnya ruang dialog antara Dewan Kesenian dan komunitas seni.

Kondisi tersebut berimplikasi pada mandeknya regenerasi pelaku seni, kurangnya ruang kreatif publik, hingga minimnya dukungan terhadap kelompok-kelompok seni independen yang selama ini menjadi motor perkembangan budaya di Pekalongan.

Mosi Tidak Percaya

Dalam aksi yang diikuti sekitar 50 seniman itu, aliansi mengajukan enam tuntutan, di antaranya pembubaran Dewan Kesenian, penyelenggaraan musyawarah luar biasa (Musdalub), serta penataan ulang tata kelola bidang seni dan budaya di Dinparbudpora.

Aliansi meminta penyelenggaraan Musdalub sepenuhnya dikembalikan kepada pelaku seni agar proses pemilihan kepengurusan baru berlangsung transparan.

“Intervensi terhadap proses berkarya harus dihentikan. Kami ingin Dewan Kesenian dibangun kembali sesuai marwahnya: mewakili seniman, bukan kepentingan kelompok,” tegas Hadi Lempe.

Diterima Pemerintah

Kepala Dinparbudpora Kota Pekalongan, Subandrio, yang menerima langsung perwakilan aliansi bersama Asisten I Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sugio, menyatakan pemerintah membuka diri atas kritik tersebut. Ia mengakui adanya kesenjangan antara Dewan Kesenian dan para pelaku seni.

“Kami menyadari ada hal yang perlu diperbaiki. Aspirasi ini penting bagi perbaikan pembinaan seni dan budaya ke depan,” kata Subandrio.

Dewan Kesenian Dinonaktifkan

Setelah mendengar tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan tertutup selama hampir satu jam, pemerintah memutuskan menonaktifkan sementara Dewan Kesenian Kota Pekalongan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penataan ulang ekosistem budaya di daerah.

“Mulai hari ini Dewan Kesenian kami nonaktifkan,” ujar Subandrio. Pemerintah selanjutnya akan memfasilitasi proses menuju Musdalub dan pembentukan struktur baru yang lebih representatif.

Momentum Perubahan

Penonaktifan Dewan Kesenian ini menjadi momentum penting bagi para pelaku seni yang selama ini merasa tercerabut dari ruang kreatif mereka.

Aliansi berharap keputusan itu menjadi awal untuk membangun tata kelola seni yang lebih transparan, partisipatif, serta menempatkan seniman sebagai subjek utama perkembangan budaya di Kota Pekalongan. (///)

Editor: AYS Prayogie
Sumber: HITV Jateng