Anak Putus Sekolah di Tengah Ekonomi Lesu: Alarm Kegagalan Amanah Pejabat Publik

Oleh: Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH

FENOMENA anak putus sekolah yang kian meluas di berbagai daerah bukan sekadar persoalan pendidikan. Ia adalah cermin dari rapuhnya tata kelola ekonomi dan kegagalan moral sebagian pejabat publik dalam menjalankan amanah jabatan. Ketika ekonomi melemah, yang pertama kali dikorbankan bukanlah kepentingan elite, melainkan masa depan anak-anak bangsa.

Dalam berbagai aduan masyarakat yang saya terima, persoalan anak putus sekolah hampir selalu beririsan dengan satu akar masalah: menurunnya pendapatan keluarga akibat ekonomi yang lesu. Orang tua kehilangan pekerjaan, usaha kecil runtuh, harga kebutuhan pokok melonjak, sementara akses bantuan dan perlindungan negara tidak menjangkau mereka secara memadai.

Ironisnya, kondisi ini berlangsung di tengah maraknya kasus korupsi yang menjerat pejabat negara. Ketika mereka yang diberi mandat justru sibuk memperkaya diri, dampaknya menjalar ke sendi-sendi kehidupan rakyat. Ekonomi terpuruk, beban utang rumah tangga meningkat, dan konflik keluarga pun tak terhindarkan. Data sosial di lapangan menunjukkan, tak sedikit keluarga harus berakhir pada perceraian karena tak sanggup menanggung tekanan hidup. Dalam situasi seperti itu, hak anak atas pendidikan perlahan tersingkir.

Banyak anak akhirnya memilih berhenti sekolah, bukan karena malas belajar, melainkan karena harus membantu orang tua bertahan hidup. Mencari uang receh di jalan, bekerja serabutan, atau sekadar memastikan dapur tetap mengepul, menjadi rutinitas yang mengalahkan mimpi mereka akan bangku sekolah. Ini adalah potret kemiskinan struktural yang tak boleh dinormalisasi.

Kenaikan biaya hidup yang tak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja menunjukkan lemahnya kepekaan kepala daerah dalam membaca realitas sosial. Sepuluh tahun terakhir, kegagalan kebijakan di tingkat pusat dan daerah telah menggerus daya tahan usaha kecil masyarakat. Akibatnya, krisis ekonomi tidak lagi bersifat statistik, melainkan menjelma tragedi kemanusiaan di tingkat keluarga.

Saya menilai, kepala daerah tidak boleh hanya sibuk dengan pidato seremonial dan pencitraan. Rakyat hari ini menilai dengan sangat rasional: apakah pejabat mampu bekerja atau tidak. Jabatan publik bukan panggung retorika, melainkan ruang pengabdian yang dibiayai oleh keringat dan pengorbanan rakyat.

Lebih berbahaya lagi, bila persoalan anak putus sekolah justru dijadikan proyek baru yang sarat kepentingan. Jurang kebodohan yang diciptakan oleh kelalaian negara adalah kejahatan jangka panjang, karena dampaknya akan dirasakan lintas generasi.

Dalam konteks ini, Presiden Republik Indonesia memegang peran strategis. Presiden harus secara tegas memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan—khususnya kepala daerah—untuk fokus memulihkan ekonomi rakyat dan menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia. Penguatan ekonomi masyarakat luas adalah formula utama untuk memastikan hak pendidikan tetap terjaga.

Bila pada akhirnya jutaan anak harus putus sekolah karena para pemimpin daerah tidak mampu bekerja secara amanah dan profesional, maka pertanyaannya menjadi sederhana sekaligus tegas: untuk apa mereka dipertahankan?

Negara tidak boleh kalah oleh ketidakbecusan pejabatnya sendiri. Masa depan anak-anak Indonesia adalah taruhan peradaban yang tidak bisa dikompromikan. (\•/)

Penulis:
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH,
Pakar Hukum Internasional | Ekonom Nasional | Tokoh Pers Internasional | Dewan Etik MIO Indonesia