Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), kerap menjadi sorotan publik. Lembaga ini dianggap sebagai salah satu instansi dengan temuan dugaan korupsi terbanyak sepanjang 1 dekade ini. (Dok/Foto/Fian)
HITVBERITA.COM | JAKARTA — Kasus terbaru yang mencuat adalah proyek pembangunan jalur ganda kereta api Kiaracondong–Cicalengka Tahap II dengan nilai anggaran sebesar Rp585 miliar. Proyek yang dikerjakan oleh konsorsium tiga perusahaan, yakni PT Yasapola Remaja, PT Istana Putra Agung (IPA), dan PT Yashilla Eka Karya, diduga sarat dengan indikasi penyimpangan, mulai dari potensi suap, pengaturan pemenang lelang, hingga penyalahgunaan wewenang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum Insan Muda Indonesia (IMI), Ryansyah, mendesak Kemenhub agar segera bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit proyek tersebut. Menurutnya, audit menyeluruh diperlukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Selain itu, audit juga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kemenhub.
Indikasi Penyimpangan Proyek
BERDASARKAN informasi yang diperoleh IMI, terdapat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Beberapa di antaranya adalah:
- Penggunaan Material Tidak Sesuai Spesifikasi — Sebagian besar pekerjaan timbunan proyek ini disebut menggunakan material batu limestone. Namun, diduga material tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya di lapangan.
- Kedalaman Galian Tidak Sesuai Rencana — IMI menemukan dugaan bahwa kedalaman galian yang dilakukan kontraktor tidak sesuai dengan perencanaan proyek, sehingga berpotensi mengurangi kualitas konstruksi.
- Perusahaan Pinjaman — PT Yasapola Remaja diduga hanya sebagai perusahaan bendera yang dipinjam oleh PT Istana Putra Agung (IPA). Sementara itu, PT IPA diduga sebagai pengendali utama proyek.
Catatan Buruk Perusahaan
IMI juga menyoroti rekam jejak buruk PT Yasapola Remaja dan PT Istana Putra Agung (IPA) di lingkungan Kemenhub.
Menurut IMI, kedua perusahaan tersebut seharusnya masuk dalam daftar hitam (blacklist) karena terlibat dalam sejumlah proyek bermasalah. Namun, anehnya, kedua perusahaan itu, justru kembali memenangkan tender di Kemenhub.
“Kami menduga kuat ada kongkalikong dan kepentingan tertentu dalam penunjukan pemenang tender proyek ini. Ini menjadi alarm bagi pemerintah, khususnya Menteri Perhubungan yang baru, untuk bersih-bersih di internal Kemenhub,” ujar Ryansyah.
Seruan kepada Menteri Perhubungan
IMI pun menekankan pentingnya perhatian khusus dari Menteri Perhubungan yang baru di Kabinet Merah Putih.
Selain itu IMI juga berharap agar Menteri Perhubungan yang baru di kabinet Merah Putih, dapat segera mengambil langkah tegas dalam menindak pihak-pihak yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.
Hal ini selaras dengan peringatan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
Desakan Penegakan Hukum
IMI juga meminta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap proyek jalur ganda Kiaracondong – Cicalengka Tahap II.
Hal ini, menurut Fian bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau kejanggalan dalam alokasi maupun realisasi anggaran.
“Jika ditemukan pelanggaran, harus ada langkah hukum yang tegas. Jangan ada pembiaran, karena hal ini menyangkut kepercayaan publik terhadap Kemenhub,” tegas Ryansyah, hari Senin (16/12), di Jakarta.
Aksi Turun ke Jalan
SEBAGAI bentuk sikap proaktif, IMI berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan data dan fakta seputar dugaan penyimpangan proyek tersebut agar mendapat atensi dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kami akan turun ke jalan menyampaikan data dan fakta kepada publik. Ini penting agar proses pengungkapan kasus ini tidak berhenti di tengah jalan dan keadilan bisa ditegakkan,” pungkas Ryansyah.
(HI/Network)
Sumber: IMI
Editor: Tim Redaksi
