Selasa, 20 Okt 2026
dark_mode

Dinilai Kinerjanya Lambat, Waketum ASPEPARINDO Minta Menhub Tindak Tegas Anak Buahnya!

  • account_circle
  • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
  • print Cetak

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menuai sorotan tajam dari organisasi pengusaha perparkiran yakni dari Asosiasi Pengusaha Perparkiran Indonesia (ASPEPARINDO).

Pasalnya, sejak diterbitkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perparkiran tahun 2020 hingga kini Kemenhub belum juga menerbitkan Peta Okupasi atau dokumen yang menggambarkan jenis pekerjaan, peran, dan jabatan yang ada di berbagai bidang, sub bidang, dan area fungsi, khususnya bidang Perparkiran.

HITVBERITA.COM | JAKARTA – Disebutkan bahwa keberadaan peta okupasi adalah menjadi sangat penting. Pasalnya peta okupasi merupakan sebagai kerangka acuan Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja RI berdasarkan tindak lanjut Keputusan Menhub Nomor 24 tahun 2021 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Perparkiran.

Dan, sebagai tindak lanjut dari penerapan SKKNI bidang perparkiran itu, Asosiasi Pengusaha Perparkiran Indonesia (ASPEPARINDO), telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Parkir Indonesia dan secara resmi telah mengajukan surat permohonan penerbitan Peta Okupasi kepada Kemenhub sejak tahun 2022 lalu.

Sayangnya, menurut Wakil Ketua Umum ASPEPARINDO Adi Kurniawan Saputra, pihak Kemenhub RI sangat lamban dalam. menindaklanjuti surat permohonan penetapan Peta Okopasi bidang Perparkiran yang diajukan.

“Sudah mau tiga tahun mandek dan tidak jelas hasil kajian Kemenhub dan Dirjen Perhubungan Darat terkait Peta Okupasi. Sebaiknya Menhub yang baru tegas menyikapi permasalahan ini demi menata system dan SDM di bidang perparkiran,” tandas Adi Kurniawan Saputra seraya menegaskan kinerja lambat yang dipertontonkan oleh pegawai Kemenhub tersebut, nampaknya tidak selaras dengan Kerja Cepat yang tengah digagas oleh Kabinet Merah Putih di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu Adi Kurniawan Saputra yang merupakan sebagai salah satu jajaran petinggi di Group Satu Komando, juga meminta kepada Menhub agar segera menindak anak buahnya yang terkesan super lelet tersebut.

Sekretaris Jenderal ASPEPARINDO, Taufiq Rachman, SH, SSos saat berikan keterangan pers. (Dok/Foto/Bai)

SENADA dengan itu, Sekretaris Jenderal ASPEPARINDO Taufiq Rachman, SH, SSos saat ditemui awak media hitvberita.com di Kantor ASPEPARINDO Jakarta, pada Senin sore, (13/1/2025).

Taufiq Rachman yang merupakan wartawan senior, dan dikenal selama ini sebagai sosok bertangan dingin yang telah banyak melahirkan organisasi pers berskala nasional.

Antara lain seperti organisasi Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI), Ikatan Media Online (IMO), Persatuan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) hingga turut serta dalam membidani kelahiran Asosiasi Perusahaan Media Independen Online Indonesia atau biasa disingkat dengan sebutan MIO INDONESIA

Dalam kesempatan itu dia mengatakan, bahwa pihaknya sudah membantu pemerintah dalam hal ini Kemenhub untuk mengimplementasi hasil penetapan SKKNI khususnya di bidang perparkiran.

“Kami sangat prihatin dan menyesalkan karena lembaga pemerintah sekelas Kemenhub ternyata tidak mampu atau mungkin tidak paham cara menyusun Peta Okupasi. Beberapa kali kami bersurat dan ikut pertemuan dengan pihak Kemenhub melalui Ditjen Hubdat. Namun tetap gak ada hasil meski sudah memakan waktu hampir tiga tahun,” ujar Sekretaris Jendral ASPEPARINDO, Taufiq Rachman.

Terkait itu Taufiq pun senada sekaligus mendukung dengan pernyataan Wakil Ketum ASPEPARINDO yang meminta agar Menhub yang baru segera menindak tegas bawahannya yang bekerja lemot dan tidak cerdas.

“Kami sudah mendirikan LSP Parkir namun belum bisa mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi karena salah satu syarat harus ada Peta Okupasi dari Pembina Sektor Perparkiran dalam hal ini Kemenhub,” pungkas Taufiq yang juga berprofesi sebagai pengusaha dan wartawan tersebut menjelaskan.

Terkait hal itu, dalam berbagai kesempatan pihak Kemenhub RI selalu menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian tentang penetapan Peta Okupasi di Bidang Perparkiran.

(HI/Network)

Pewarta: Bainana Bahthy
Editor: Juliana Rachman

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPJS Kesehatan Kebumen Hadir di Purworejo Expo 2026, Buka Stand Pelayanan JKN

    BPJS Kesehatan Kebumen Hadir di Purworejo Expo 2026, Buka Stand Pelayanan JKN

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • 0Komentar

    Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengurus administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan secara langsung di lokasi kegiatan. PURWOREJO | HITV – BPJS Kesehatan Cabang Kebumen membuka stand pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam ajang Purworejo Expo 2026 yang berlangsung pada 11–15 Februari 2026, pukul 09.00 hingga 22.00 WIB. Kehadiran stand ini memberikan kemudahan […]

  • Polres Belitung Gelar Apel Operasi Patuh Menumbing 2025: Wujud Nyata Disiplin Berlalu Lintas Menuju Indonesia Emas

    Polres Belitung Gelar Apel Operasi Patuh Menumbing 2025: Wujud Nyata Disiplin Berlalu Lintas Menuju Indonesia Emas

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • 0Komentar

    HITVBERITA COM | Belitung – Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, Polres Belitung melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Menumbing 2025 di Lapangan Mapolres Belitung, Senin (14/07/2025). Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Belitung, AKBP Sarwo Edi Wibowo, S.I.K., yang menyampaikan bahwa pelaksanaan operasi ini merupakan langkah strategis guna menciptakan […]

  • Kemendagri Ingatkan Pemda Pentingnya Tingkatkan PAD melalui Optimalisasi PKB dan BBNKB!

    Kemendagri Ingatkan Pemda Pentingnya Tingkatkan PAD melalui Optimalisasi PKB dan BBNKB!

    • calendar_month Senin, 5 Agt 2024
    • 0Komentar

    HiTvBerita.COM|Medan – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Keuda mengingatkan pemerintah daerah tentang pentingnya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penekanan ini disampaikan oleh Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan pada Rapat Sinergitas Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Tingkat Nasional. […]

  • Bamsoet & Mendagri Siap Buka Munas V IPJI 2025, MIO Indonesia Sambut Positif

    Bamsoet & Mendagri Siap Buka Munas V IPJI 2025, MIO Indonesia Sambut Positif

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • 0Komentar

    Penulis: R. Ahdiyat  ‎Langkah strategis Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) dalam menyelenggarakan Munas V pada 27–29 Oktober 2025 di Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta, mendapat sambutan hangat dan dorongan dari berbagai pihak. Tidak hanya mendapat dukungan langsung dari Menteri Dalam Negeri dan Bambang Soesatyo (Bamsoet), organisasi besar seperti MIO Indonesia juga menyatakan apresiasi penuh […]

  • TIDAK MUNGKIN MENEMUKAN PASLON KEPALA DAERAH YANG BERKUALITAS MELALUI DEBAT PUBLIK YANG DISELENGGARKAN KPUD

    TIDAK MUNGKIN MENEMUKAN PASLON KEPALA DAERAH YANG BERKUALITAS MELALUI DEBAT PUBLIK YANG DISELENGGARKAN KPUD

    • calendar_month Senin, 28 Okt 2024
    • 0Komentar

    Dalam persfektif Teknologi Pikiran 88% tindakan manusia bersifat spontan, kesepontannan ini bersumber dari Pikiran Bawah Sadar dalam bentuk Pola Pikir (Mindset). Rasionalitas atau Pikiran Sadar hanya berperan 12% dari setiap tindakan manusia, Pikiran Sadar identik dengan kemampuan seseorang membangun ide dan teori. Pikiran Bawah Sadar identik dengan kemampuan seseorang bekerja dan merealisasikan ide serta kemampuan […]

  • Ketua PWI Jabar Tegaskan Kepengurusan PWI Bekasi Raya Sah, Tolak Penunjukan Plt

    Ketua PWI Jabar Tegaskan Kepengurusan PWI Bekasi Raya Sah, Tolak Penunjukan Plt

    • calendar_month Jumat, 30 Mei 2025
    • 0Komentar

    Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat didampingi Ketua PWI Kabupaten Bogor Dedi Firdaus. (Dok/Foto/Raffa) Reporter: Raffa Christ Manalu   Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, menegaskan bahwa kepengurusan PWI Bekasi Raya di bawah kepemimpinan Ade Muksin merupakan hasil konferensi resmi dan sah secara konstitusional. Karena itu, segala bentuk penunjukan pelaksana tugas (Plt) […]

expand_less