Minggu, 19 Apr 2026
light_mode

Dinilai Kinerjanya Lambat, Waketum ASPEPARINDO Minta Menhub Tindak Tegas Anak Buahnya!

  • account_circle
  • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
  • print Cetak

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menuai sorotan tajam dari organisasi pengusaha perparkiran yakni dari Asosiasi Pengusaha Perparkiran Indonesia (ASPEPARINDO).

Pasalnya, sejak diterbitkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perparkiran tahun 2020 hingga kini Kemenhub belum juga menerbitkan Peta Okupasi atau dokumen yang menggambarkan jenis pekerjaan, peran, dan jabatan yang ada di berbagai bidang, sub bidang, dan area fungsi, khususnya bidang Perparkiran.

HITVBERITA.COM | JAKARTA – Disebutkan bahwa keberadaan peta okupasi adalah menjadi sangat penting. Pasalnya peta okupasi merupakan sebagai kerangka acuan Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja RI berdasarkan tindak lanjut Keputusan Menhub Nomor 24 tahun 2021 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Perparkiran.

Dan, sebagai tindak lanjut dari penerapan SKKNI bidang perparkiran itu, Asosiasi Pengusaha Perparkiran Indonesia (ASPEPARINDO), telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Parkir Indonesia dan secara resmi telah mengajukan surat permohonan penerbitan Peta Okupasi kepada Kemenhub sejak tahun 2022 lalu.

Sayangnya, menurut Wakil Ketua Umum ASPEPARINDO Adi Kurniawan Saputra, pihak Kemenhub RI sangat lamban dalam. menindaklanjuti surat permohonan penetapan Peta Okopasi bidang Perparkiran yang diajukan.

“Sudah mau tiga tahun mandek dan tidak jelas hasil kajian Kemenhub dan Dirjen Perhubungan Darat terkait Peta Okupasi. Sebaiknya Menhub yang baru tegas menyikapi permasalahan ini demi menata system dan SDM di bidang perparkiran,” tandas Adi Kurniawan Saputra seraya menegaskan kinerja lambat yang dipertontonkan oleh pegawai Kemenhub tersebut, nampaknya tidak selaras dengan Kerja Cepat yang tengah digagas oleh Kabinet Merah Putih di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu Adi Kurniawan Saputra yang merupakan sebagai salah satu jajaran petinggi di Group Satu Komando, juga meminta kepada Menhub agar segera menindak anak buahnya yang terkesan super lelet tersebut.

Sekretaris Jenderal ASPEPARINDO, Taufiq Rachman, SH, SSos saat berikan keterangan pers. (Dok/Foto/Bai)

SENADA dengan itu, Sekretaris Jenderal ASPEPARINDO Taufiq Rachman, SH, SSos saat ditemui awak media hitvberita.com di Kantor ASPEPARINDO Jakarta, pada Senin sore, (13/1/2025).

Taufiq Rachman yang merupakan wartawan senior, dan dikenal selama ini sebagai sosok bertangan dingin yang telah banyak melahirkan organisasi pers berskala nasional.

Antara lain seperti organisasi Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI), Ikatan Media Online (IMO), Persatuan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) hingga turut serta dalam membidani kelahiran Asosiasi Perusahaan Media Independen Online Indonesia atau biasa disingkat dengan sebutan MIO INDONESIA

Dalam kesempatan itu dia mengatakan, bahwa pihaknya sudah membantu pemerintah dalam hal ini Kemenhub untuk mengimplementasi hasil penetapan SKKNI khususnya di bidang perparkiran.

“Kami sangat prihatin dan menyesalkan karena lembaga pemerintah sekelas Kemenhub ternyata tidak mampu atau mungkin tidak paham cara menyusun Peta Okupasi. Beberapa kali kami bersurat dan ikut pertemuan dengan pihak Kemenhub melalui Ditjen Hubdat. Namun tetap gak ada hasil meski sudah memakan waktu hampir tiga tahun,” ujar Sekretaris Jendral ASPEPARINDO, Taufiq Rachman.

Terkait itu Taufiq pun senada sekaligus mendukung dengan pernyataan Wakil Ketum ASPEPARINDO yang meminta agar Menhub yang baru segera menindak tegas bawahannya yang bekerja lemot dan tidak cerdas.

“Kami sudah mendirikan LSP Parkir namun belum bisa mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi karena salah satu syarat harus ada Peta Okupasi dari Pembina Sektor Perparkiran dalam hal ini Kemenhub,” pungkas Taufiq yang juga berprofesi sebagai pengusaha dan wartawan tersebut menjelaskan.

Terkait hal itu, dalam berbagai kesempatan pihak Kemenhub RI selalu menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian tentang penetapan Peta Okupasi di Bidang Perparkiran.

(HI/Network)

Pewarta: Bainana Bahthy
Editor: Juliana Rachman

  • Penulis:

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Hadiri Peringatan HUT Ke-52 KSPSI

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Hadiri Peringatan HUT Ke-52 KSPSI

    • 1Komentar

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri peringatan HUT Ke-52 Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Rabu 26 Februari 2025. HITVBERITA.COM | PURWAKARTA – Dari pantauan awak media Hitvberita.com dilapangan, tampak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo datang dengan menggunakan Helikopter dan tiba dilokasi langsung disambut oleh Brigade […]

  • Tom Lembong Masuk Bui, Anggota Komisi III DPR RI Puji Kinerja Kejagung

    Tom Lembong Masuk Bui, Anggota Komisi III DPR RI Puji Kinerja Kejagung

    • 0Komentar

    HiTvBerita.com | Jakarta – Mantan Menteri Perdagangan 2015-2016 di era Presiden Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong, menjadi tersangka dalam dugaan kasus impor gula. Kasus tersebut terkait, ketika Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dimana menurut pihak Kejagung, Tom Lembong memberikan izin persetujuan dalam impor Gula Kristal mentah sebanyak 105 ribu […]

  • Pospera Purwakarta Pertanyakan Legalitas Layanan Call Center “Lapor Bang Wabup”

    Pospera Purwakarta Pertanyakan Legalitas Layanan Call Center “Lapor Bang Wabup”

    • 0Komentar

    Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (DPC Pospera) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Berencana Mengambil Langkah Hukum Terkait Dengan Aplikasi Layanan Call Center “Lapor Bang Wabup” Yang Dikelola Oleh Wakil Bupati Purwakarta. HITVBERITA.COM | Purwakarta– Langkah hukum ini diambil setelah Pospera menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan platform pengaduan yang disediakan melalui layanan tersebut. M. Diky […]

  • Diduga Bongkar Muat Ilegal, KM Setia Jaya 2 Beroperasi di Pelabuhan Tikus Batam

    Diduga Bongkar Muat Ilegal, KM Setia Jaya 2 Beroperasi di Pelabuhan Tikus Batam

    • 0Komentar

    Kapal KM Setia Jaya 2 milik warga Senayang, Lingga, berinisial AHUA, terpantau melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam, Selasa malam, 18 Maret 2026, sekitar pukul 21.18 WIB lalu. Kegiatan tersebut diduga berlangsung tanpa pengawasan Bea Cukai Batam. LINGGA | HITV – Berdasarkan informasi yang dihimpun, kapal tersebut berlayar dari kawasan […]

  • Kinerja Pansel PDAM Tirta Pakuan Disorot, Aktivis Duga Ada Konflik Kepentingan

    Kinerja Pansel PDAM Tirta Pakuan Disorot, Aktivis Duga Ada Konflik Kepentingan

    • 0Komentar

    Ketua KPP, Benni Sitepu, menyebut penunjukan Dewan Pengawas sebagai Ketua Pansel mencederai prinsip independensi dan tata kelola BUMD. BOGOR | HITV –  Kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Tirta Pakuan menjadi sorotan publik. Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPP) menilai pembentukan pansel berpotensi mengandung konflik kepentingan karena melibatkan Dewan Pengawas sebagai Ketua Panitia Seleksi. Ketua […]

  • Is It A Crime? 2025 Dow𝚗load Yify To𝚛rent

    Is It A Crime? 2025 Dow𝚗load Yify To𝚛rent

    • 0Komentar

    ➡ TORRENT (MAGNET) LINK Helen and her husband’s blessings rent their guest house for businessman Derrick, and they all get more than what they negotiated. ** Is this a crime? 2025 Is this a crime? 2025 Movie franchise torrent Is this a crime? 2025 Recent Torrents Is this a crime? 2025 See hulu Is this […]

expand_less