Penanganan Banjir Batam Harus Dimulai dari Hulu hingga Hilir Agar Tepat Sasaran

Oleh: Ismail
Ketua DPW IPJI Kepulauan Riau

Banjir masih menjadi persoalan serius yang menghantui masyarakat Kota Batam setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi.

BAGI warga yang tinggal di kawasan langganan banjir, musim hujan sering kali menghadirkan kecemasan karena genangan air tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan.

Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam memang telah menunjukkan komitmen untuk menangani persoalan banjir. Namun, upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Jika penanganan hanya berfokus pada titik-titik banjir tertentu tanpa menyelesaikan akar persoalannya dari hulu hingga hilir, maka anggaran yang dikeluarkan berpotensi besar tidak menghasilkan dampak yang maksimal.

Persoalan banjir di Batam sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Banjir merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari buruknya fungsi drainase, menyempitnya daerah aliran sungai (DAS), hingga lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pembangunan yang berdampak pada lingkungan.

Jalan Raya Berubah Menjadi Sungai Saat Hujan

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan dan pelebaran jalan di berbagai wilayah Batam terus dilakukan. Dari sisi infrastruktur transportasi, hal ini tentu menjadi kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, pembangunan jalan yang masif juga harus diimbangi dengan sistem drainase yang memadai.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap kali hujan deras turun, sejumlah ruas jalan utama di Batam kerap terendam air. Bahkan, tidak sedikit ruas jalan yang berubah layaknya aliran sungai karena volume air yang tidak mampu ditampung oleh saluran drainase yang ada.

Air hujan yang jatuh ke permukaan jalan akan mengalir menuju titik yang lebih rendah. Persoalannya, banyak drainase, parit, dan saluran penghubung menuju DAS yang saat ini mengalami penyempitan, pendangkalan, bahkan tertutup material tanah dan sampah. Akibatnya, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya menggenangi badan jalan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya aktivitas masyarakat yang terganggu, tetapi juga dapat mempercepat kerusakan jalan akibat tergerus oleh aliran air yang terus-menerus.

Karena itu, langkah yang perlu dilakukan bukan sekadar memperbaiki jalan yang rusak akibat banjir, melainkan memastikan seluruh sistem drainase di sepanjang jalan raya berfungsi optimal. Normalisasi parit, pelebaran saluran air, serta pembersihan DAS harus menjadi prioritas utama.

Permukiman dan Kawasan Komersial Membutuhkan Penanganan Terpadu

PERSOALAN yang sama juga terjadi di kawasan permukiman penduduk dan daerah komersial. Banyak lingkungan yang sebenarnya memiliki akses menuju daerah aliran sungai, tetapi saluran drainase dan parit yang menghubungkan ke DAS tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Ketika hujan turun, air tidak memiliki jalur pembuangan yang memadai sehingga menggenangi jalan lingkungan, rumah warga, hingga area usaha masyarakat.

Dalam konteks ini, penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat mulai dari RT, RW, LPM, lurah, camat, hingga organisasi kemasyarakatan untuk memastikan drainase lingkungan tetap terjaga dan tidak mengalami penyumbatan.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting agar upaya pencegahan banjir dapat berjalan secara berkelanjutan.

Aktivitas Cut and Fill Harus Diawasi Secara Ketat

SALAH satu penyebab yang juga perlu mendapat perhatian serius adalah maraknya aktivitas cut and fill atau pematangan lahan yang berlangsung di berbagai wilayah Batam.

Pada prinsipnya, pembangunan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Namun, pembangunan harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang.

Kurangnya pengawasan terhadap pekerjaan cut and fill menyebabkan banyak drainase, parit, bahkan daerah aliran sungai tertutup oleh timbunan tanah dan lumpur. Kondisi ini mempersempit kapasitas saluran air dan menghambat aliran menuju hilir.

Yang lebih memprihatinkan, masih ditemukan aktivitas yang diduga tidak memiliki perizinan memadai.

Jika pelanggaran semacam ini tidak ditindak tegas, maka persoalan banjir akan terus berulang karena akar masalahnya tidak pernah benar-benar diselesaikan.

Oleh sebab itu, pengawasan terhadap kegiatan pembangunan harus diperkuat. Setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu sistem drainase dan daerah resapan air wajib diawasi secara ketat serta diberikan sanksi apabila melanggar ketentuan.

Penanganan Banjir Harus Dimulai dari Hulu hingga Hilir

KUNCI utama keberhasilan pengendalian banjir di Batam adalah pendekatan yang menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Pertama, normalisasi seluruh daerah aliran sungai harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Kedua, drainase dan parit yang mengalami penyumbatan harus dibersihkan serta dikembalikan pada fungsi awalnya.

Ketiga, jalur-jalur aliran air menuju DAS juga harus dibuka agar air hujan dapat mengalir dengan cepat menuju laut.

Keempat, awasi dengan ketat titik-titik pembangunan yang dinilai berpotensi mengganggu aliran air.

Menurut penulis, jika ke empat poin tersebut diatas dijalankan dengan serius maka ancaman banjir pun tidak akan lagi menjadi momok menakutkan bagi warga masyarakat Batam.

Karena, penanganan yang hanya berfokus pada titik genangan tanpa memperbaiki sistem aliran air secara keseluruhan hanya akan menghasilkan solusi jangka pendek. Banjir mungkin berkurang di satu lokasi, tetapi akan berpindah ke lokasi lainnya.

Oleh sebab itu, setiap program pengendalian banjir harus diawali dengan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi DAS, drainase, parit, kawasan resapan, serta titik-titik pembangunan yang berpotensi mengganggu aliran air.

Keseriusan Menjadi Kunci

BATAM merupakan kota yang dikelilingi lautan. Ironisnya, masyarakat masih harus menghadapi banjir hampir setiap kali hujan deras turun.

Sesungguhnya, persoalan ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diatasi. Teknologi, sumber daya, dan kemampuan perencanaan yang dimiliki pemerintah sudah cukup memadai.

Yang dibutuhkan saat ini adalah keseriusan, konsistensi, dan keberanian dalam mengambil langkah-langkah strategis yang menyentuh akar persoalan.

Jika penanganan dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, disertai pengawasan pembangunan yang ketat serta normalisasi drainase dan DAS secara masif, maka Batam memiliki peluang besar untuk terbebas dari ancaman banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Jangan sampai anggaran yang besar terus digelontorkan setiap tahun, tetapi hasil yang dirasakan masyarakat tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Penanganan banjir harus berorientasi pada solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara.

Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kebijakan, Batam dapat menjadi kota yang berkembang pesat tanpa harus dibayangi persoalan banjir setiap kali hujan datang. (\•/)

Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Anggaran | Ketua Umum Aliansi LSM/ORMAS Peduli Kepri | Ketua DPW IPJI Provinsi Kepulauan Riau