Haidar Alwi: Konflik Ambon 2025 Jangan Jadi Spiral Baru, Maluku Harus Belajar dari Sejarah

Data Pemerintah Kota Ambon mencatat, sedikitnya 236 orang mengungsi. Aparat TNI dan Polri mengerahkan sekitar 350 personel untuk meredam situasi. (Foto/Paskalis/HITV)

Oleh: Paskalis Ricardo Baren 

Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, yakni R. Haidar Alwi, menilai kerusuhan yang pecah di Ambon pada 19 Agustus 2025 tidak bisa dipandang semata sebagai tawuran pelajar. Peristiwa itu, menurut dia, menjadi peringatan keras bagi bangsa bahwa luka lama di Maluku masih mudah tersulut.

“Peristiwa ini adalah alarm bagi bangsa. Kita belum sepenuhnya belajar dari sejarah panjang konflik komunal yang pernah melanda Ambon,” ujar Haidar Alwi di Jakarta, Selasa (19/8/2025

Kronologi Peristiwa

Kerusuhan berawal dari tawuran di SMK Negeri 3 Ambon yang merenggut nyawa seorang siswa. Kabar tersebut cepat menyebar dan memicu solidaritas warga Hunuth, Ambon, serta Hitu, Maluku Tengah. Dalam hitungan jam, bentrokan meluas.

Belasan rumah terbakar, ratusan orang terpaksa mengungsi, dan seorang anggota polisi terluka ketika berupaya menenangkan massa. Data Pemerintah Kota Ambon mencatat, sedikitnya 236 orang mengungsi. Aparat TNI dan Polri mengerahkan sekitar 350 personel untuk meredam situasi.

Luka Lama yang Mudah Terbuka

Bagi Haidar Alwi, kerusuhan ini memperlihatkan tiga hal. Pertama, kuatnya ikatan solidaritas komunal yang membuat kematian satu orang dipandang sebagai serangan terhadap kelompok. Kedua, trauma konflik 1999–2004 yang belum sepenuhnya sembuh. Ketiga, derasnya arus informasi di media sosial yang mempercepat mobilisasi massa.

“Ini adalah alarm sosial yang harus dijawab dengan keberanian negara dan kearifan masyarakat,” katanya.

Ia mengingatkan, bangsa ini sering merasa masalah selesai begitu api padam, padahal bara tetap menyala di bawah permukaan. Ambon menjadi cermin bahwa luka lama mudah terbuka kembali jika tidak ada mekanisme penyembuhan yang permanen.

Jalan Damai

Haidar Alwi mengajukan lima langkah yang dinilai dapat mencegah konflik berulang. Pertama, rekonsiliasi lintas agama dan adat yang melibatkan tokoh GPM, MUI Maluku, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kedua, pendidikan karakter di sekolah dengan menanamkan kurikulum persaudaraan. Ketiga, penerapan keadilan restoratif dalam proses hukum.

Langkah keempat, penguatan kerja sama ekonomi antarwarga, misalnya lewat koperasi nelayan dan petani. Kelima, pembentukan forum pemuda lintas desa yang diarahkan pada kegiatan olahraga, seni, budaya, maupun kewirausahaan.

“Jalan damai tidak cukup dengan seruan. Ia harus menyentuh akar kehidupan: pendidikan, ekonomi, tokoh moral, hingga ruang kreatif pemuda,” ujar Haidar.

Belajar dari Sejarah

Konflik Ambon 1999–2004 menelan ribuan korban jiwa dan membuat ratusan ribu orang mengungsi. Luka itu, kata Haidar, terlalu cepat ditutup seolah semua telah selesai. Padahal, bekasnya masih membekas dalam ingatan kolektif masyarakat.

“Bangsa yang besar bukanlah bangsa tanpa konflik, melainkan bangsa yang mampu mengelola konflik menjadi energi persaudaraan,” katanya.

Ia menekankan pentingnya pendidikan toleransi, forum lintas agama yang aktif, serta program ekonomi inklusif agar masyarakat merasa senasib sepenanggungan.

Ujian Kepemimpinan Nasional

Menurut Haidar, kerusuhan Ambon 2025 harus dibaca sebagai ujian kepemimpinan nasional. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memastikan negara hadir melindungi rakyat dengan ketegasan yang disertai keberanian mendengar aspirasi masyarakat.

Di sisi keamanan, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dinilai berhasil menunjukkan kecepatan dan ketepatan meredam situasi. Pengerahan aparat gabungan TNI–Polri yang segera mengendalikan keadaan di Ambon, menurut Haidar, menjadi bukti bahwa negara hadir dengan tegas sekaligus humanis.

Haidar menilai Polri kini tampil lebih modern, dekat dengan rakyat, dan berkeadilan.

“Polri hari ini hadir dengan wajah yang humanis. Itu menghadirkan optimisme baru bahwa keamanan Indonesia bisa dijaga tanpa harus mengulang spiral konflik berdarah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dipandang Haidar sebagai sosok yang konsisten menghadirkan kesejukan dalam dinamika politik. Kehadirannya penting untuk memastikan parlemen turut menopang upaya rekonsiliasi sosial di Maluku.

“Dalam situasi sosial yang rentan, bangsa ini membutuhkan sosok penyejuk seperti Dasco, agar rekonsiliasi sosial benar-benar bermuara pada pemulihan persaudaraan,” ujarnya.

Titik Balik

Haidar menegaskan, konflik Ambon 2025 tidak boleh menjadi spiral baru. Sebaliknya, peristiwa itu harus dijadikan titik balik untuk memperkuat persaudaraan dan menghindarkan bangsa dari jebakan sejarah. (///)