Indonesia Berduka: Saatnya Hentikan Festival Tahun Baru dan Prioritaskan Kemanusiaan

Oleh: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH

Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Deretan bencana alam yang terjadi hampir sepanjang tahun 2025 telah meninggalkan luka mendalam, khususnya bagi masyarakat di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Banjir bandang, longsor, dan kerusakan lingkungan yang masif telah merenggut ribuan nyawa, menghancurkan infrastruktur, serta memiskinkan masyarakat dalam waktu singkat. Bangsa ini sedang berduka.

Bencana-bencana tersebut tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai musibah alam semata. Banyak di antaranya merupakan akibat langsung dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti pembabatan hutan secara liar dan aktivitas pertambangan ilegal yang dibiarkan berlangsung dengan perlindungan oknum tertentu. Ketika hukum tidak ditegakkan secara tegas, maka alam membalasnya dengan kehancuran yang ditanggung oleh rakyat kecil.

Fakta di lapangan menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Masih banyak masyarakat yang kelaparan, kehilangan tempat tinggal, bahkan hanya menyisakan pakaian di badan. Di sejumlah wilayah terdampak, masyarakat terpaksa mengibarkan bendera putih sebagai tanda meminta bantuan, bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada dunia internasional. Ini adalah sinyal darurat kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan.

Kerugian akibat bencana alam di wilayah Sumatera diperkirakan sangat besar. Jika dihitung secara menyeluruh, kebutuhan anggaran untuk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kehancuran sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang nyata.

Dalam kondisi seperti ini, saya menegaskan bahwa tidak etis dan tidak bermoral apabila negara dan pemerintah daerah tetap menyelenggarakan festival dan pesta tahun baru 2026. Indonesia sedang berduka. Oleh karena itu, saya meminta dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto, untuk menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah—gubernur, bupati, dan wali kota—agar meniadakan seluruh bentuk perayaan dan festival tahun baru di seluruh Indonesia.

Tidak satu rupiah pun anggaran negara atau daerah seharusnya dihamburkan untuk pesta, hiburan, dan seremonial, ketika rakyat masih bergelut dengan penderitaan. Dana miliaran rupiah yang biasa digunakan untuk perayaan tahun baru akan jauh lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk pemulihan wilayah bencana, bantuan pangan, perbaikan infrastruktur, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Apalagi, kondisi ekonomi nasional saat ini juga sedang tidak sehat dan daya beli masyarakat terus menurun.

Sepanjang tahun 2025, bangsa ini telah berkali-kali diuji: letusan gunung berapi, banjir besar, longsor, dan bencana lingkungan lainnya. Setiap peristiwa meninggalkan rekam jejak penderitaan yang panjang dan membutuhkan penataan ulang serta pembangunan kembali dengan anggaran yang sangat besar. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk hadir secara nyata dalam setiap proses pemulihan tersebut.

Saya mengajak seluruh pemegang amanah kekuasaan, dari Sabang sampai Merauke, untuk mengetuk hati nurani dan mengedepankan empati. Mari kita jadikan momentum pergantian tahun bukan dengan pesta dan kembang api, melainkan dengan doa bersama, refleksi nasional, serta komitmen kolektif untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, penegakan hukum, dan keadilan sosial.

Sejarah dan kearifan Nusantara mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang bijaksana, sederhana, dan berpihak pada penderitaan rakyat, sebagaimana simbol kebijaksanaan tokoh Semar dalam pewayangan. Harapan rakyat Indonesia hari ini adalah hadirnya kepemimpinan yang mampu merapikan kembali negeri ini dengan keberanian, ketegasan, dan keadilan.

Indonesia berduka. Sudah saatnya negara menunjukkan empati, bukan euforia. (/*/*)

Penulis adalah Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH | Pakar Hukum Internasional | Presiden Partai Oposisi Merdeka | Jenderal KOMPII | Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus