Namarin Roundtable 2025: Bahas Kerja Sama Intensif di Laut China Selatan

Dalam diskusi penting pada kegiatan Namarin Roundtable 2025, yang digelar di Hotel Horison Ultima, Menteng, Jakarta Pusat, menghadirkan sejumlah atase, perwakilan negara sahabat, peneliti, serta pejabat pertahanan dari kawasan. (Foto/KN/Hitv)

Penulis: Kalaus Naibaho

Ketegangan di Laut China Selatan dinilai memasuki fase yang semakin militeristik dan transaksional. Di tengah bayang-bayang persaingan Amerika Serikat–China, negara-negara Asia Tenggara dituntut cermat menjaga kepentingan tanpa terseret menjadi korban tarik-menarik kepentingan dua kekuatan besar itu.

HITVBERITA.COM | Jakarta — Pandangan tersebut mengemuka dalam Namarin Roundtable 2025 bertajuk “Strategic Considerations and Policy Shifts of Trump 2.0 on the South China Sea and the Responses of Southeast Asian Countries” yang digelar di Hotel Horison Ultima, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025). Dalam diskusi ini menghadirkan sejumlah atase, perwakilan negara sahabat, peneliti, serta pejabat pertahanan dari kawasan.

Hadir sebagai pembicara utama Kepala Pusjianmar Seskoal, Laksamana Pertama TNI Salim; Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Filipina, Gonar Musor; peneliti CSIS, Muhammad Waffaa Kharisma; serta pakar hubungan internasional dari De La Salle University Filipina, Renato Cruz de Castro.

Laut Bernilai Triliunan Dolar

BAGI negara-negara Asia Tenggara, Laut China Selatan bukan sekadar hamparan perairan biru. Kawasan ini menjadi urat nadi perdagangan global, dengan jalur pelayaran bernilai triliunan dolar AS setiap tahun. Tak hanya itu, cadangan minyak dan gas yang terkandung di dasar lautnya membuat kawasan ini kian strategis.

“Isu sengketa wilayah, kebebasan navigasi, dan meningkatnya ketegasan China kini menjadi fokus utama,” ujar Laksma TNI Salim.

Karena itu, menurut dia, kerja sama antarnegara di kawasan menjadi syarat mutlak demi stabilitas. “Kerja sama investasi dan perdagangan harus sama-sama menguntungkan. Risiko tetap ada, dan itu harus diperhitungkan dengan hati-hati oleh setiap negara,” tambahnya.

Ujian ASEAN di Era Trump Kedua

SEIRING menguatnya rivalitas global, Asia Tenggara menghadapi dilema. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump kembali menunjukkan pendekatan keras terhadap Beijing, termasuk memperluas operasi militer bersama sekutu di kawasan.

Peneliti CSIS, Muhammad Waffaa Kharisma, menilai langkah tersebut menambah tekanan bagi ASEAN.

“Tantangan utamanya bukan hanya menavigasi persaingan AS–China, tetapi memastikan kepentingan kawasan tidak dikorbankan demi agenda politik Washington atau Beijing,” katanya.

Menurut Waffaa, periode kedua Trump akan menguji kapasitas ASEAN: apakah tetap bisa memainkan peran sebagai aktor utama, atau sekadar menjadi penonton di arena perebutan pengaruh global.

Filipina dan AS Merapatkan Barisan

Filipina, yang kerap berada di garis depan sengketa dengan China, memilih memperkuat ikatan dengan AS. Pakar dari De La Salle University, Renato Cruz de Castro, menyebutkan bahwa Manila menegaskan kembali komitmen pada Mutual Defense Treaty (MDT) 1951 saat kunjungan Menteri Pertahanan AS ke Filipina, Maret lalu.

“Setelah pertemuan itu, Filipina dan AS sepakat mengembangkan inisiatif pencegahan keamanan di Laut China Selatan, termasuk pengerahan sistem interdiksi kapal ekspedisi Angkatan Laut-Marinir (NMESIS),” ungkapnya.

Langkah ini dinilai menurut Pakar dari De La Salle University, Renato Cruz de Castro, sebagai sinyal tegas untuk membendung ambisi Beijing.

Posisi Indonesia

INDONESIA sendiri bukan negara pengklaim di Laut China Selatan. Namun, posisinya sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dan pengendali jalur strategis di Natuna membuat Jakarta tak bisa tinggal diam. Selama ini, Indonesia kerap mengusung pendekatan diplomasi sekaligus memperkuat kehadiran militernya di Natuna untuk menjaga kedaulatan.

Diskusi Namarin menjadi salah satu ruang untuk memperkuat peran Indonesia dalam menjembatani kepentingan negara-negara di kawasan. Dengan posisi bebas aktif, Indonesia dipandang memiliki legitimasi untuk mendorong dialog tanpa kehilangan sikap kritis terhadap upaya negara besar yang terlalu dominan.

Seruan Menahan Eskalasi

MENUTUP diskusi, Direktur Eksekutif The Namarin, Siswanto Rusdi, mengingatkan agar ketegangan di Laut China Selatan tidak dibiarkan berlarut.

“Semua pihak sadar bahwa perang terbuka akan merugikan semua negara di kawasan,” ujarnya.

Menurut Siswanto, forum seperti ini penting untuk merumuskan langkah diplomasi yang lebih proaktif. “Ketegangan jangan terus dibesar-besarkan. Justru perlu dicari jalan agar kawasan tetap aman, stabil, dan terbuka bagi semua pihak,” tambahnya.

Tarik-Menarik Kepentingan

SEJARAH menunjukkan, Laut China Selatan selalu menjadi ajang tarik-menarik kepentingan antara kekuatan besar. Dari perebutan wilayah hingga perebutan sumber daya, kawasan ini seakan tak pernah lepas dari potensi konflik. Namun, di balik itu, selalu ada ruang diplomasi untuk mencari titik temu.

Bagi ASEAN, ujian ke depan adalah membuktikan diri bukan sekadar objek perebutan pengaruh, melainkan subjek yang mampu menentukan arah kawasan. Pertemuan di Jakarta ini menjadi salah satu ikhtiar kecil, tetapi penting, menuju cita-cita itu. (///)