Sekda Norman Nugraha pimpin Rapat Koordinasi MBG di Aula Janaka Setda Purwakarta. (Dok/Foto/Raffa)
PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pendidikan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memastikan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan sejak 6 Januari 2025. Rakor ini dipimpin oleh Sekda Purwakarta, Norman Nugraha, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah terkait.
HITVBERITA.COM | PURWAKARTA – Rakor yang digelar di Aula Janaka, Komplek Setda Purwakarta, pada Senin 20 Januari 2025 yang dipimpin Sekda Purwakarta, Norman Nugraha itu, dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari perangkat daerah terkait diantaranya, Dinas Pendidikan, Dispangtan, Diskanak, DKUPP, Dinkes, BKAD, dan Diskominfo
Rakor ini bertujuan untuk memastikan program MBG yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut, bisa berjalan efektif dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
Dalam rakor Norman menjelaskan bahwa alokasi anggaran MBG disimpan di Dinas Pendidikan sesuai aturan Kemendagri.
“Sejumlah persiapan kita diskusikan agar program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Misalnya, soal alokasi anggaran MBG yang disimpan di Dinas Pendidikan, hal ini sesuai dengan aturan dari Kemendagri,” ungkapnya.
Selain itu Norman juga menjelaskan terkait launching MBG di Purwakarta sudah dilakukan di awal Januari lalu, dibawah koordinasi Kodim 0619 dan Yayasan Al-Muhajirin dengan total 10 sekolah yang telah berjalan.
“Ada sejumlah model yang telah ditentukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengelolaan MBG sebagai satuan pelayanan, yaitu secara swakelola, kerjasama institusi, kerjasama pihak ketiga, wilayah 3T dan secara hybrid. Di Kabupaten Purwakarta, ada sekitar 165.140 siswa SD dan SMP sebagai penerima manfaat program,” ujarnya.
Norman merinci apa saja koordinasi yang akan dilakukan dengan sejumlah perangkat daerah, diantaranya; untuk Dispangtan, menyiapkan pekarangan pangan bergizi untuk persiapan bahan MBG dan u
ji makanan dengan rapid test, pestisida atau lainnya.
“Untuk Diskanak, fokus pada penyediaan bahan makanan seperti telur, ayam, dan ikan,” ucapnya.
Sementara, untuk DKUPP agar bisa mengkoordinasikan perihal olahan ikan dari pengusaha di UMKM Purwakarta sebagai opsi menu MBG karena jika pelaksanaan MBG dilakukan bersamaan dengan kebutuhan masyarakat akan terjadi kekosongan barang dan jangan sampai harga bisa melambung tinggi.
“Selanjutnya untuk Dinas Kesehatan, akan lebih berkonsentrasi dalam mengkoordinasikan soal uji gizi dan evaluasi menu MBG,” tegas Norman Nugraha.
“Dan untuk BKAD, saat ini masih menunggu juknis, apakah anggaran ini hanya untuk pembelian makan minum saja atau harus dianggarkan juga untuk juru masak dan biaya akomodasinya,” tandasnya
(HI/Network)
Pewarta: Raffa C. Manalu
Editor: Tim Redaksi
