Minggu, 19 Apr 2026
light_mode

Syam: Ungkap Dalang Intelektual Intervensi Lelang di Bogor

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
  • print Cetak

Penulis: Erwin Lubis

Dugaan intervensi dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapat sorotan publik. Syam, aktivis pemerhati kebijakan pemerintah asal Cibinong, menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden.

HITVBERITA.COM | Bogor — Maraknya pemberitaan media serta aksi unjuk rasa di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor dinilai menguatkan dugaan adanya pihak tertentu yang mengatur jalannya proses lelang. Informasi yang beredar menyebut, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diarahkan agar pemenang lelang jatuh kepada pihak yang telah ditentukan dengan restu seseorang berinisial “S”.

Menurut Syam, persoalan itu tidak semestinya berhenti pada figur “S” semata. Ia menegaskan, dugaan intervensi lelang tersebut lebih mungkin melibatkan aktor intelektual lain yang memiliki pengaruh kuat.

“Kalau kita berpikir logis, inisial S tidak mungkin mampu berjalan sendiri dalam memengaruhi pejabat di Kabupaten Bogor. Ia bukan figur asli Bogor, bahkan baru belakangan tinggal di sini. Artinya, pasti ada kekuatan lain yang menjadi mentor di baliknya,” kata Syam, Jumat (12/9/2025).

Ia menambahkan, keberadaan aktor intelektual itu patut dicermati serius. Menurutnya, kekuatan tersebut memiliki kemampuan mengendalikan jalannya proses lelang hingga menyeret SKPD.

Situasi semacam ini, lanjut Syam, dapat menjadi bumerang yang merugikan citra pemerintah daerah bila tidak segera ditangani.

Syam mendesak Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk bersikap tegas dan tidak lamban merespons persoalan itu. Ia menilai, marwah birokrasi dan kepercayaan publik dipertaruhkan.

“Bupati harus memberi perintah jelas agar tidak ada ruang dimainkan oleh pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok. Tugas sosial kontrol memang penuh risiko, termasuk pembunuhan karakter. Namun, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan mereka,” ujarnya.

Syam juga mengingatkan, pola intervensi, intimidasi, hingga pembunuhan karakter yang terjadi belakangan mengingatkan pada praktik mafia kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di masa Orde Baru.

“Di sinilah dibutuhkan keberanian pemimpin. Bupati harus segera membongkar jaringan mafia yang merugikan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor. Jangan pernah takut, karena masyarakat Kabupaten Bogor akan berada di pihak yang benar,” kata Syam menutup pernyataannya. (///)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Kekerasan Seksual di Unsika Disorot, Status Terduga Pelaku dan Proses Penanganan Dipertanyakan

    Dugaan Kekerasan Seksual di Unsika Disorot, Status Terduga Pelaku dan Proses Penanganan Dipertanyakan

    • 0Komentar

      Dugaan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) memantik perhatian publik. Kasus yang semula dikaitkan dengan seorang dosen Fakultas Agama Islam (FAI) itu, belakangan diklarifikasi pihak kampus bahwa terduga pelaku merupakan tenaga harian lepas (THL).   KARAWANG, HITV — Informasi awal mengenai identitas pelaku yang simpang siur menjadi sorotan tersendiri. Hasil penelusuran internal […]

  • Terjaring OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Jalani Pemeriksaan di KPK

    Terjaring OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Jalani Pemeriksaan di KPK

    • 0Komentar

    Penulis : Rafa Christ Manalu Kabar mengejutkan, dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) tebaran karing telah mengurung menangkap Pejabat besar. Gubernur Riau, Abdul Wahid di bawa melangkah ke Gedung KPK. Di Gedung KPK itu, Nama dan Jabatan Abdul Wahid harus tunduk menjalani pemeriksaan oleh tim KPK. Apa dan bagaimana persoalanya, paati ada penjelasan dari […]

  • THR dan Gaji ke-13 Tertahan, ASN Lingga Soroti Kinerja DPRD

    THR dan Gaji ke-13 Tertahan, ASN Lingga Soroti Kinerja DPRD

    • 0Komentar

    Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LINGGA | HITV – Hingga kini, tuntutan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 belum juga terpenuhi. Di tengah kondisi tersebut, sebagian ASN memilih menahan diri dari aksi demonstrasi. “Untuk apa […]

  • Menjaga Marwah Jurnalistik: Pentingnya UKW Menurut Drs. Rustam Fachri

    Menjaga Marwah Jurnalistik: Pentingnya UKW Menurut Drs. Rustam Fachri

    • 0Komentar

    Penulis: Abdul Hapid Di tengah tantangan era digital dan derasnya arus informasi, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas dan integritas profesi jurnalistik HITVBERITA.COM | Bogor —  Hal tersebut  disampaikan oleh Drs. Rustam Fachri, seorang ahli pers nasional, dalam wawancara eksklusif yang berlangsung di Villa Ivan, kawasan Megamendung, Bogor, Kamis (23/10). ‎Drs. […]

  • Pemkab Purwakarta Bangun Rumah Baru untuk 170 KK Terdampak Penataan Lahan

    Pemkab Purwakarta Bangun Rumah Baru untuk 170 KK Terdampak Penataan Lahan

    • 0Komentar

    Penulis: Raffa Christ Manalu Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyiapkan pembangunan rumah baru bagi 170 kepala keluarga (KK) yang terdampak penataan lahan negara di Kelurahan Tegal Munjul, Munjul Jaya, dan Ciseureuh. Selain bantuan kontrak rumah, Bupati Saepul Bahri Binzein memastikan warga akan mendapatkan hunian permanen yang layak. HITVBERITA.COM | Purwakarta – Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, atau […]

  • Jejak Nota Dinas Bupati Lama Disorot, Aparat Diminta Usut Pengelolaan Kontrak Angkutan Batubara PT Adaro di Barito Timur

    Jejak Nota Dinas Bupati Lama Disorot, Aparat Diminta Usut Pengelolaan Kontrak Angkutan Batubara PT Adaro di Barito Timur

    • 0Komentar

    Aparat penegak hukum didesak untuk segera mengusut dan mengaudit secara menyeluruh pengelolaan kontrak angkutan batubara PT Adaro Energy Indonesia Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.  BARITO TIMUR | HITV— Desakan ini menguat seiring munculnya dugaan bahwa kontrak bernilai besar tersebut dikelola oleh pihak perorangan dengan dasar administrasi hukum yang dipertanyakan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara […]

expand_less