Syam: Ungkap Dalang Intelektual Intervensi Lelang di Bogor

Penulis: Erwin Lubis

Dugaan intervensi dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapat sorotan publik. Syam, aktivis pemerhati kebijakan pemerintah asal Cibinong, menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden.

HITVBERITA.COM | Bogor — Maraknya pemberitaan media serta aksi unjuk rasa di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor dinilai menguatkan dugaan adanya pihak tertentu yang mengatur jalannya proses lelang. Informasi yang beredar menyebut, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diarahkan agar pemenang lelang jatuh kepada pihak yang telah ditentukan dengan restu seseorang berinisial “S”.

Menurut Syam, persoalan itu tidak semestinya berhenti pada figur “S” semata. Ia menegaskan, dugaan intervensi lelang tersebut lebih mungkin melibatkan aktor intelektual lain yang memiliki pengaruh kuat.

“Kalau kita berpikir logis, inisial S tidak mungkin mampu berjalan sendiri dalam memengaruhi pejabat di Kabupaten Bogor. Ia bukan figur asli Bogor, bahkan baru belakangan tinggal di sini. Artinya, pasti ada kekuatan lain yang menjadi mentor di baliknya,” kata Syam, Jumat (12/9/2025).

Ia menambahkan, keberadaan aktor intelektual itu patut dicermati serius. Menurutnya, kekuatan tersebut memiliki kemampuan mengendalikan jalannya proses lelang hingga menyeret SKPD.

Situasi semacam ini, lanjut Syam, dapat menjadi bumerang yang merugikan citra pemerintah daerah bila tidak segera ditangani.

Syam mendesak Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk bersikap tegas dan tidak lamban merespons persoalan itu. Ia menilai, marwah birokrasi dan kepercayaan publik dipertaruhkan.

“Bupati harus memberi perintah jelas agar tidak ada ruang dimainkan oleh pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok. Tugas sosial kontrol memang penuh risiko, termasuk pembunuhan karakter. Namun, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan mereka,” ujarnya.

Syam juga mengingatkan, pola intervensi, intimidasi, hingga pembunuhan karakter yang terjadi belakangan mengingatkan pada praktik mafia kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di masa Orde Baru.

“Di sinilah dibutuhkan keberanian pemimpin. Bupati harus segera membongkar jaringan mafia yang merugikan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor. Jangan pernah takut, karena masyarakat Kabupaten Bogor akan berada di pihak yang benar,” kata Syam menutup pernyataannya. (///)