Bupati Purwakarta Pimpin Deklarasi SPMB 2026/2027, Tegaskan Penerimaan Murid Baru Harus Bersih dan Transparan

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein memimpin langsung deklarasi dukungan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

PURWAKARTA, HITV— Deklarasi yang digelar di Taman Pasanggrahan Padjadjaran, Purwakarta, pada Rabu (20/5/2026) itu, menjadi penegasan komitmen bersama agar proses penerimaan murid baru berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta bebas dari praktik diskriminasi.

Kegiatan tersebut digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala sekolah, tokoh pendidikan, hingga organisasi pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Dalam upacara tersebut, Om Zein— sapaan akrab Saepul Bahri Binzein— bertindak sebagai pembina upacara.

Deklarasi yang dibacakan bersama memuat sejumlah poin penting, di antaranya dukungan terhadap pelaksanaan SPMB yang sesuai regulasi pemerintah, komitmen menjaga proses seleksi tetap terbuka dan adil, serta penolakan terhadap segala bentuk intervensi dalam tahapan penerimaan murid baru.

Seluruh pihak yang terlibat juga menyatakan kesiapan untuk mematuhi proses hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB. Sikap itu dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat integritas dunia pendidikan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik.

Deklarasi tersebut ditandatangani oleh berbagai unsur pimpinan daerah, mulai dari Ketua DPRD Purwakarta, Kodim 0619/Purwakarta, Polres Purwakarta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Sekretaris Daerah, Kantor Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, hingga organisasi kepala sekolah di Kabupaten Purwakarta.

Dalam keterangannya, Om Zein menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa yang wajib dijaga bersama. Karena itu, proses penerimaan murid baru tidak boleh dicederai praktik titipan, diskriminasi, maupun penyimpangan lain yang merugikan masyarakat.

Menurut dia, deklarasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Pemerintah daerah, kata dia, menginginkan komitmen itu benar-benar diwujudkan dalam praktik pelaksanaan SPMB di lapangan sehingga seluruh siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan secara adil.

Melalui deklarasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dapat berlangsung lebih tertib, profesional, dan berpihak pada prinsip keadilan pendidikan bagi seluruh masyarakat. (\•/)

Penulis: Rosalinda Karim, SE
Sumber: HITV Jabar