KEKHAWATIRAN masyarakat Indonesia atas maraknya penggunaan narkoba di kalangan pejabat negara semakin mencuat setelah sejumlah kasus penangkapan terkait narkoba menjerat wakil rakyat, termasuk baru-baru ini seorang anggota DPRD di Pekalongan. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam, mengingat para pejabat seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas dan moralitas, bukan justru sebaliknya terjebak dalam lingkaran hitam narkoba.
Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD, DPR, dan pejabat lainnya diharapkan mengemban tanggung jawab besar dalam memperjuangkan kepentingan publik dan menjaga moral bangsa. Namun, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka memunculkan kekhawatiran apakah orang-orang yang dipilih untuk memegang amanah rakyat ini benar-benar mampu menjalankan tugas dengan baik jika terlibat dalam aktivitas yang merusak kesehatan fisik, mental, serta martabat lembaga yang mereka wakili.
Masyarakat mempertanyakan, bagaimana mungkin para pejabat yang terjerat narkoba dapat berpikir jernih dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan yang mempengaruhi hidup orang banyak? Selain itu, kasus-kasus ini juga membawa dampak buruk bagi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, karena publik mengharapkan pejabat yang bersih dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba maupun tindak kriminal lainnya.
Kasus-kasus seperti ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersikap tegas, tanpa pandang bulu, dalam menindak para pejabat yang terlibat narkoba. Tidak hanya sekadar penangkapan, tetapi perlu ada upaya yang lebih serius dalam pencegahan serta pengawasan terhadap pejabat negara. Regulasi, pelatihan anti-narkoba, dan tes narkoba berkala untuk para pejabat bisa menjadi salah satu solusi untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bersih dan layak dipercaya.
Selain itu, masyarakat berharap partai politik dan lembaga pemerintah dapat menyeleksi calon pejabat dengan lebih ketat dan memiliki standar moralitas tinggi, agar penyalahgunaan narkoba oleh pejabat tidak terus terulang. Karena bagaimanapun juga, integritas dan etika pejabat negara adalah cermin dari kondisi bangsa itu sendiri.
Bagi masyarakat luas, harapan besar bahwa pejabat yang dipilihnya adalah sosok yang benar-benar bersih, bertanggung jawab, dan dapat dijadikan panutan tidaklah berlebihan. Sudah saatnya semua pihak – baik dari pemerintah, lembaga negara, maupun partai politik – menyadari bahwa maraknya narkoba di kalangan pejabat bukan hanya sekadar masalah individu, tetapi juga krisis kepercayaan yang harus segera diatasi demi kebaikan bangsa.
Hal ini mencerminkan keprihatinan serta harapan masyarakat, dengan penekanan pada pentingnya integritas dan tindakan nyata untuk menghadapi masalah ini. (**)
Penulis adalah Kadiv Humas Pengurus Pusat MIO INDONESIA, Konten Creator Sosial Media
