Kamis, 19 Nov 2026
dark_mode

Sudah Saatnya BP Batam Dievaluasi Menyeluruh, Ismail Usulkan Pembubaran Demi Efisiensi dan Penguatan Otonomi Daerah!

  • account_circle Herwin Saputra
  • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
  • print Cetak

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Ketua Umum Aliansi LSM/Ormas Peduli Kepri, Ismail, menyampaikan pandangannya bahwa keberadaan Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah saatnya dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat.

BATAM, HITV – Menurut pandangan Ismail, apabila tujuan awal pembentukan lembaga tersebut telah bergeser dan tidak lagi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, maka opsi pembubaran patut dipertimbangkan.

Ismail, yang juga merupakan mantan karyawan Otorita Batam, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi terkini tata kelola BP Batam.

Ia berpendapat bahwa kepentingan masyarakat Batam seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Untuk memperkuat argumentasinya, Ismail mengulas kembali sejarah lahirnya Otorita Batam. Menurutnya, lembaga tersebut dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973.

Saat itu, Otorita Batam dipersiapkan sebagai motor pengembangan kawasan industri, investasi, alih kapal, dan pariwisata yang digagas oleh almarhum Prof. B.J. Habibie.

Karena berada langsung di bawah pemerintah pusat, lanjutnya, proses pengambilan kebijakan maupun penganggaran berlangsung cepat sehingga pembangunan Batam dalam kurun sekitar tiga dekade mengalami perkembangan yang signifikan.

“Pada masa Otorita Batam, proses pembangunan berjalan lebih cepat karena jalur koordinasi dan kewenangan sangat jelas. Tujuan pembentukannya saat itu memang untuk mempercepat investasi dan pembangunan,” ujarnya.

Namun, menurut Ismail, setelah Otorita Batam bertransformasi menjadi BP Batam, efektivitas kelembagaan tersebut justru dinilai mengalami penurunan.

Ia menilai kewenangan yang dimiliki BP Batam tidak sepenuhnya dapat dijalankan secara mandiri karena masih bergantung pada berbagai keputusan pemerintah pusat.

Salah satu persoalan yang disorot adalah tata kelola lahan yang dinilai berbelit-belit. Ia menyebut proses pengalokasian lahan maupun penyelesaian berbagai persoalan lahan kerap memakan waktu panjang akibat regulasi yang berubah-ubah.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada munculnya berbagai aktivitas pembangunan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, seperti belum terpenuhinya dokumen lingkungan, termasuk UKL-UPL maupun AMDAL, serta kegiatan cut and fill yang dilakukan tanpa prosedur yang semestinya.

Ia berpendapat kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya persoalan lingkungan, termasuk banjir yang belakangan sering terjadi di sejumlah wilayah Batam.

Dalam pandangannya, apabila kewenangan pengelolaan daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai semangat otonomi daerah, maka pelayanan publik maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai akan lebih optimal.

Ismail juga menyoroti struktur kelembagaan yang saat ini menempatkan Wali Kota Batam secara ex officio sebagai Kepala BP Batam. Menurutnya, pola tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran karena terdapat dua struktur organisasi yang berjalan berdampingan dengan kebutuhan operasional masing-masing.

Selain Batam, ia menilai keberadaan Badan Pengusahaan di daerah lain seperti BP Bintan, BP Karimun, dan BP Tanjungpinang juga perlu dievaluasi efektivitasnya. Menurutnya, keberadaan lembaga-lembaga tersebut belum menunjukkan dampak signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Bila tujuan pembentukannya tidak lagi efektif, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan efisiensi kelembagaan. Kewenangan pemerintahan daerah semestinya dijalankan secara optimal sesuai amanat otonomi daerah,” katanya.

Ismail juga mengkritisi mekanisme pelayanan investasi yang menurutnya masih menyulitkan pelaku usaha. Ia mengaku menerima berbagai keluhan dari investor yang harus melalui proses birokrasi panjang antara pemerintah pusat dan BP Batam sehingga kepastian pelayanan menjadi lambat.

Di sisi lain, ia turut menyoroti informasi mengenai peningkatan besaran jaminan pelaksanaan investasi yang disebut berubah dari sebelumnya sekitar 10 persen menjadi 30 persen dari nilai investasi. Menurutnya, apabila informasi tersebut benar, maka mekanisme pengelolaan dana jaminan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan pertanyaan publik mengenai tata kelola maupun pemanfaatan dana tersebut.

Ia meminta lembaga pengawas dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan apabila ditemukan indikasi penyimpangan terhadap mekanisme tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) Provinsi Kepri, Ismail Ratusimbangan. (Dok/Foto/Herwin)

MENUTUP pernyataannya, Ismail menegaskan bahwa usulannya bukan semata-mata mengenai pembubaran sebuah lembaga, melainkan mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Badan Pengusahaan di Provinsi Kepulauan Riau.

Menurutnya, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan lebih efektif oleh pemerintah daerah dengan tetap menjaga kepentingan strategis nasional, maka restrukturisasi hingga pembubaran BP Batam maupun badan pengusahaan lainnya layak menjadi bagian dari pembahasan kebijakan nasional.

“Sudah waktunya pemerintah mengevaluasi secara objektif apakah keberadaan BP Batam dan badan pengusahaan lainnya masih relevan dengan kebutuhan daerah saat ini. Yang paling penting adalah pelayanan kepada masyarakat, kepastian bagi investor, efisiensi anggaran, dan percepatan pembangunan daerah,” pungkasnya. (\•/)

Editor: AYS Prayogie                        Sumber: HITV Kepri

  • Penulis: Herwin Saputra

Rekomendasi Untuk Anda

  • The Great Lillian Hall 2025 English Subtitles Magnet

    The Great Lillian Hall 2025 English Subtitles Magnet

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • 2Komentar

    ➡ TORRENT (MAGNET) LINK Great Lillian Hall: Director of Michael Cristofer. With Jessica Lange, Kathy Bates, Lily Rabe, Jesse Williams. Lillian Hall, actress Broadway, never missed the performance during her long famous career. However, her trust is attacked for tests. People and events conspire to take away her ability to do what she loves most. […]

  • Sinergi TNI-Polri: Wakapolda Kepulauan Babel Hadiri Latihan Udara “Jalak Sakti” Dan “Hardha Marutha” di Belitung

    Sinergi TNI-Polri: Wakapolda Kepulauan Babel Hadiri Latihan Udara “Jalak Sakti” Dan “Hardha Marutha” di Belitung

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • 0Komentar

    HiTvBerita.com | Belitung – Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung Brigjen Pol Tony Harsono, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Belitung Kompol Bagus Krisna Ekaputra, S.I.K., menghadiri secara langsung Latihan Matra Udara II Koopsud I “Jalak Sakti” TA 2025 dan Latihan Matra Udara I Wing I Kopasgat “Hardha Marutha I” yang digelar di Lapangan AWR Buding, Kabupaten Belitung, pada […]

  • Gelar Pendidikan dan Pembinaan, BKMT Kota Padang Mantapkan Program Kerja di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

    Gelar Pendidikan dan Pembinaan, BKMT Kota Padang Mantapkan Program Kerja di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

    • calendar_month Selasa, 24 Sep 2024
    • 0Komentar

    HITVBerita.Com |PADANG – Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT) Kota Padang menggelar pendidikan dan pembinaan diwilayah kecamatan dan kelurahan terkait visi dan misi, serta program kerja yang digelar di Kantor Camat Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Senin, 23 September 2024 Dari pantauan awak media dilapangan, dalam kegiatan tersebut nampak hadir Wakil Ketua I PD BKMT […]

  • Penanganan Dua Kontainer Barang Bekas di Batam Dipertanyakan, LSM Desak Penyelidikan Menyeluruh

    Penanganan Dua Kontainer Barang Bekas di Batam Dipertanyakan, LSM Desak Penyelidikan Menyeluruh

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • 0Komentar

    Langkah tegas Bareskrim Polri dalam membongkar jaringan impor ilegal pakaian bekas (balpres) di Bali kembali menyoroti lemahnya penanganan kasus serupa di daerah. Di Batam, penanganan dua kontainer barang bekas yang diamankan Polresta Barelang sejak November 2025 justru dinilai berjalan tanpa kejelasan. BATAM | HITV — Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap praktik impor ilegal pakaian bekas yang […]

  • PDIP Kalah Telak di Pilkada Purwakarta, Empat Anggota Fraksi Dianggap Jadi Pengkhianat?

    PDIP Kalah Telak di Pilkada Purwakarta, Empat Anggota Fraksi Dianggap Jadi Pengkhianat?

    • calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
    • 0Komentar

    Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Purwakarta telah usai. Diketahui, PDI Perjuangan kalah telak dalam pesta rakyat yang digelar lima tahunan tersebut. Mungkin pernyataan seorang bijak menggambarkan apa yang dialami oleh partai bergambar banteng moncong putih ini, dalam sebuah perjuangan, bukan hanya sosok pahlawannya yang diingat, tapi juga, siapa pengkhianatnya. (Dok/Foto/Raffa) HITVBERITA.COM | PURWAKARTA – Meski […]

  • Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Gelar Deklarasi Damai dan Berintegritas di Auditorium Soekarno Studio TVRI

    Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Gelar Deklarasi Damai dan Berintegritas di Auditorium Soekarno Studio TVRI

    • calendar_month Kamis, 26 Sep 2024
    • 0Komentar

    Kolase Foto HITV: Kegiatan Deklarasi Damai dan Berintegritas digelar Bawaslu DKI Jakarta di Auditorium Soekarno Studio TVRI. (dok/foto/bae) HiTvBerita.COM | JAKARTA – Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Menggelar Deklarasi Damai dan Berintegritas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. (Selasa, 24/9/2024) Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mengingatkan kembali kepada masyarakat Jakarta […]

expand_less