Pendapatan Disebut Besar, Layanan Air Bersih di Batam Masih Dikeluhkan

Persoalan layanan air bersih di Batam kembali menjadi sorotan.

BATAM, HITV— Di tengah informasi mengenai besarnya penerimaan dari pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) BP Batam, masyarakat masih menghadapi persoalan klasik: aliran air yang terhenti dalam waktu lama dan tekanan air yang rendah.

Kondisi tersebut dikeluhkan karena pada saat aliran air kembali normal pun, sebagian warga disebut masih harus menggunakan pompa tambahan agar air dapat mengalir ke tempat penampungan maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Persoalan itu mendapat perhatian dari Ketua Riau Corruption Watch (RCW) Provinsi Kepulauan Riau, Mulkansyah. Ia mempertanyakan efektivitas pengelolaan SPAM BP Batam, terutama setelah terjadi peralihan pengelolaan dari PT Adhya Tirta Batam (ATB) kepada operator yang ditunjuk BP Batam.

Menurut Mulkansyah, gangguan distribusi dan rendahnya tekanan air bukan persoalan yang muncul sesaat. Keluhan serupa, kata dia, telah berlangsung cukup lama sehingga perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik.

“Air bersih adalah kebutuhan pokok. Jangan sampai masyarakat justru menanggung beban tambahan akibat pelayanan yang tidak optimal,” ujar Mulkansyah.

Pendapatan Besar, Pelayanan Dipertanyakan

SOROTAN RCW semakin menguat menyusul informasi yang menyebut pengelolaan SPAM BP Batam menghasilkan keuntungan sekitar Rp500 miliar pada 2025.

Namun, angka tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dan diverifikasi melalui data resmi. Keuntungan atau penerimaan pengelolaan SPAM tidak serta-merta dapat disamakan dengan dana yang seluruhnya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan.

Bagi RCW, justru karena angka tersebut disebut besar, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai struktur pendapatan, biaya operasional, investasi, kewajiban operator, serta penggunaan hasil pengelolaan SPAM.

Menurut Mulkansyah, apabila kinerja keuangan pengelolaan SPAM memang menunjukkan hasil signifikan, kondisi tersebut idealnya diikuti peningkatan kualitas pelayanan. Di antaranya berupa keandalan distribusi, kapasitas jaringan, tekanan air, kualitas air, serta respons terhadap keluhan pelanggan.

Atas dasar itu, RCW mendesak dilakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola SPAM BP Batam.

Pemeriksaan tersebut, menurut RCW, perlu mencakup mekanisme penunjukan operator, struktur dan penggunaan anggaran, kinerja operator, investasi infrastruktur, serta pencapaian standar pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau pendapatannya besar tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan air, ini harus dibuka secara transparan. Publik berhak mengetahui ke mana anggaran dan keuntungan tersebut dialokasikan,” kata Mulkansyah.

Klarifikasi BP Batam Ditunggu

PERTANYAAN mengenai pengelolaan SPAM juga diarahkan kepada Direktur SPAM dan Pengolahan Limbah BP Batam, Idul Priadi.

Media telah meminta penjelasan terkait jumlah pompa yang beroperasi, persoalan tekanan air, serta anggaran penggunaan kaporit setiap bulan. Namun, hingga berita ini disusun, pertanyaan tersebut belum memperoleh tanggapan.

Ketiadaan penjelasan dari pihak pengelola membuat sejumlah persoalan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai bentuk kegagalan pengelolaan. Diperlukan data dan penjelasan resmi untuk mengetahui apakah gangguan air disebabkan keterbatasan kapasitas produksi, kondisi jaringan distribusi, tekanan sistem, kebutuhan pemeliharaan, atau faktor teknis lainnya.

Hal serupa berlaku terhadap informasi mengenai keuntungan sekitar Rp500 miliar. Angka tersebut membutuhkan konfirmasi dan penjelasan dari BP Batam agar publik dapat memahami apakah yang dimaksud merupakan laba bersih, pendapatan, surplus pengelolaan, atau indikator keuangan lainnya.

Kejelasan tersebut penting agar polemik tidak berhenti pada perbandingan sederhana antara besarnya penerimaan dan keluhan masyarakat.

Air Bersih dan Akuntabilitas Publik

BAGAIMANAPUN, kualitas layanan air bersih merupakan bagian langsung dari pelayanan publik. Ketika distribusi terganggu atau tekanan air tidak memadai, dampaknya tidak hanya dirasakan melalui sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berpotensi menambah biaya rumah tangga apabila warga harus menggunakan pompa tambahan.

Karena itu, evaluasi terhadap SPAM BP Batam semestinya tidak hanya mengukur seberapa besar penerimaan yang diperoleh, tetapi juga sejauh mana pengelolaan tersebut menghasilkan pelayanan yang andal dan terukur bagi masyarakat.

Publik juga berhak mengetahui indikator kinerja pelayanan, tingkat gangguan distribusi, kapasitas produksi dan distribusi, kualitas air, investasi infrastruktur, serta mekanisme penanganan pengaduan pelanggan.

Pada titik inilah transparansi menjadi penting. Pemerintah dan operator perlu membuka data yang dapat menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan dengan kualitas pelayanan.

Bagi RCW, persoalan air bersih tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis. Pengelolaan sumber daya dan layanan publik harus berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Pertanyaan akhirnya bukan sekadar berapa besar penerimaan yang dihasilkan dari pengelolaan SPAM, melainkan seberapa besar manfaat pengelolaan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat Batam.

Dan untuk menjawabnya, data, audit, serta penjelasan resmi dari BP Batam menjadi penting agar publik tidak hanya menerima klaim dari satu sisi. (/*)

Editor: AYS
Sumber: HITV Kepri