Kejar Zero Stunting, Pemda se-Sumatera Integrasikan Program dengan MBG

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Sumatera memperkuat strategi percepatan penurunan stunting dengan mengintegrasikan intervensi kesehatan dan gizi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

MEDAN, HiTV — Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Sekretariat Wakil Presiden di Hotel Grand Mercure Medan, Kamis (27/8/2026).

Forum yang berlangsung secara hybrid itu diikuti kepala daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dari berbagai daerah di Sumatera.

Dari Kota Tebing Tinggi, kegiatan dihadiri Wali Kota H. Iman Irdian Saragih bersama Sekretaris Daerah Erwin Suheri Damanik dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Angka nasional turun, Sumut masih 22 persen

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiharto, menyampaikan bahwa prevalensi stunting nasional menunjukkan tren penurunan.

Angka tersebut turun dari 30,8 persen menjadi 19,8 persen. Namun, capaian itu belum sepenuhnya merata.

Provinsi Sumatera Utara masih mencatat prevalensi stunting sekitar 22 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), atau masih berada di atas rata-rata nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting di Sumatera Utara masih membutuhkan intervensi yang konsisten dan terintegrasi.

“Karena itu, program pencegahan dan percepatan penurunan stunting perlu terus dilanjutkan untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal,” kata Eddy.

Menurut dia, penurunan angka stunting tidak hanya bergantung pada intervensi setelah anak mengalami masalah pertumbuhan. Pencegahan harus dimulai sejak kelompok sasaran berada pada fase yang rentan.

Intervensi diarahkan sejak remaja

RAKOR regional tersebut mendorong penguatan konvergensi intervensi dengan menyasar kelompok prioritas secara berjenjang. Sasaran itu mencakup remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia 0-59 bulan.

“Program MBG juga diarahkan untuk memperkuat intervensi pada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Integrasi tersebut diharapkan tidak berjalan sebagai program yang terpisah, tetapi menjadi bagian dari strategi penanganan stunting di daerah sehingga bantuan gizi dapat diberikan kepada kelompok yang membutuhkan secara lebih tepat sasaran.

Selain konvergensi program dan integrasi MBG, pemerintah juga membahas kebijakan insentif fiskal 2026 sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Tebing Tinggi bidik zero stunting

WAKIL Gubernur Sumatera Utara H. Surya menegaskan, persoalan stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah daerah, menurut dia, tidak dapat bekerja sendiri.

“Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” ujar Surya.

Komitmen serupa disampaikan Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih. Pemerintah Kota Tebing Tinggi menargetkan penurunan kasus stunting sekaligus mendorong terwujudnya zero stunting di wilayah tersebut.

“Mohon doanya agar anak-anak yang berisiko stunting dapat tertangani dan menurun. Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus semangat melakukan penanganan anak-anak yang berisiko stunting. Mudah-mudahan tahun ini angka stunting menurun, dan target kita adalah zero stunting,” kata Iman.

Ia mengatakan kehadiran Pemko Tebing Tinggi dalam forum regional tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarsektor.

Dengan demikian, intervensi terhadap anak dan keluarga berisiko stunting diharapkan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak langsung.

Rangkaian rakor ditutup dengan penandatanganan Komitmen Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera secara luring dan daring.

Kesepakatan tersebut menjadi penegasan bahwa penurunan stunting membutuhkan kerja berkelanjutan, mulai dari pencegahan, pemenuhan gizi, pendampingan keluarga, hingga penguatan intervensi di tingkat daerah.

Bagi pemerintah daerah, tantangannya kini bukan sekadar menurunkan angka prevalensi, melainkan memastikan setiap program benar-benar menjangkau kelompok yang paling rentan dan mampu memutus risiko stunting sejak dini. (\•/)

Editor: AYS
Sumber: HITV Tebing Tinggi