Sabtu, 5 Sep 2026
light_mode

Pedagang Los Daging Pasar Bawah Unjuk Rasa, Protes Surat Edaran DisPertaPang Kota Bukittinggi!

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 13 Agt 2024
  • print Cetak

HiTvBerita.COM | Bukittinggi – Sejumlah pedagang los daging di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, pada hari Senin, 12 Agustus 2024.

Diketahui bahwa para pedagang di los daging Pasar Bawah, rela tidak berjualan pada hari itu, karena demi menyuarakan keresahan hati mereka, atas adanya ketentuan dari Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapang) Kota Bukittinggi yang dianggap telah mempersulit aktivitas mereka selaku pedagang daging di los Pasar Bawah Bukit Tinggi.

Aksi unjuk rasa itu, adalah sebagai akumulasi keresahan yang mendera para pedagang di los daging Pasar Bawah tersebut, yang pada beberapa hari sebelumnya memang sudah merasa tidak nyaman, dikarenakan adanya ketentuan yang disampaikan lewat surat edaran resmi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, yang mengharuskan adanya Surat Kesehatan Ternak yang diterbitkan dari daerah ternak tersebut berasal, sebelum hewan ternak itu masuk ke Rumah Potong Hewan (RPH).

Berdasarkan penelusuran HiTvBerita.COM diketahui bahwa transaksi yang selama ini terjadi antara penjual ternak dengan para pedagang daging hanya berupa “Surat Jual Beli’ saja yang didalamnya berisi keterangan tentang keadaan ternak yang diperjualbelikan tersebut, dan biasanya ada dokter hewan di Rumah Potong Hewan (RPH).

Namun sekarang dengan adanya ketentuan baru yang mengharuskan pedagang ternak melampirkan Surat “Keterangan Kesehatan Ternak” yang dikeluarkan dari daerah hewan ternak itu berasal, maka para pedagang daging pun merasa dipersulit dan akhirnya memicu terjadinya aksi demo massa tersebut.

Salah satu pedagang mengatakan, “Sekarang harus dilengkapi surat keterangan kesehatan ternak, kalau tidak ada, ternak tidak bisa masuk RPH, itu yang membuat kami rasanya dipersulit Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi,” kata pedagang itu menyampaikan ‘unek-uneknya’.

Sementara itu Ketua Persatuan Saudagar Daging (Persada) Pasar Bawah Kota Bukittinggi, Suheri, yang biasa dipanggil Pak Haji membenarkan terkait adanya ketentuan baru dari pemerintah yang menurutnya  sangat merumitkan para pedagang daging dalam proses jual beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

Dari info yang dikatakan Suheri, bahwa di daerah lain tidak ada yang berlakukan ketentuan seperti ini.

Suheri memperlihatkan surat edaran dari Dinas Pertanian dan Pangan No.520/14/DPP-RPHl/VIII/2024, Perihal: SOP Kedatangan Ternak di UPTD RPH Bukittinggi, dengan tujuan surat : Penyedia Ternak (Toke).

Dimana Isi surat tersebut diantaranya berbunyi bahwa: “kedatangan ternak yang akan dipotong di RPH paling lambat pada Pukul 17.00 WIB dan sudah harus dilengkapi dengan dokumen untuk diperiksa ante mortem oleh medik veteriner RPH. Dan menjelaskan bahwa setelah dokumen lengkap, ternak ditempatkan di kandang penampungan untuk di istirahatkan selama minimal 12 jam.

Terkait surat edaran ini bahkan dari pedagang yang beli ternak, sudah ada yang dipanggil polisi, atas dugaan menjual hewan ternak tidak baik, terlebih apabila tidak bisa menunjukkan bahwa ternak ini daging halal, surat keterangan identitas dan surat kesehatan ternak.

“Tidak mungkin pedagang dapat ternak hasil curian, “ungkap Suheri berikan alasan.

Aksi demo pedagang dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi di Jl. Syech M. Jamil Jambek No. 40 Bukittinggi hingga berlanjut ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hendry, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi mengatakan, bahwa memang selama ini para pedagang kesulitan untuk mendapatkan Surat Keterangan Identitas Ternak dan Surat Keterangan Kesehatan Ternak dari daerah asal ternak,

“Dan kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi akan berkoordinasi dengan Provinsi, karena hal tersebut bukan kewenangan kami,” kata Hendry menjawab keresahan para pedagang.

(HI/Network)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Tinjau Lokasi Terdampak Bencana Di Kabupaten Sukabumi

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Tinjau Lokasi Terdampak Bencana Di Kabupaten Sukabumi

    • 0Komentar

    Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, hari Jumat siang tadi, (6/12/2024), melakukan peninjauan ke salah satu lokasi terdampak bencana yang berada di Kampung Cihonje Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. (Dok/Foto/AR) HITVBERITA.COM | SUKABUMI – Kehadiran Wapres ke lokasi terdampak bencana itu di dampingi Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Kepala BNPB Suharyanto […]

  • Ancaman bagi Pendidikan di Lingga, Bus Sekolah Tak Beroperasi Akibat Honor Supir Macet

    Ancaman bagi Pendidikan di Lingga, Bus Sekolah Tak Beroperasi Akibat Honor Supir Macet

    • 0Komentar

    Kegiatan belajar-mengajar di sejumlah wilayah di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, terancam terganggu menyusul tidak beroperasinya layanan bus sekolah. Para pengemudi mengaku belum menerima honor selama empat bulan terakhir, sehingga memilih menghentikan operasional hingga ada kejelasan dari pemerintah daerah. HITVBERITA.COM | Lingga — Salah satu pengemudi bus sekolah, Sukardi Duga (bukan nama sebenarnya –Red), dia mengatakan […]

  • Kasus Gratifikasi Mobil Mewah di Purwakarta Kembali Bergulir, Kejari Periksa Sejumlah Saksi

    Kasus Gratifikasi Mobil Mewah di Purwakarta Kembali Bergulir, Kejari Periksa Sejumlah Saksi

    • 0Komentar

    Penanganan kasus dugaan gratifikasi berupa mobil mewah di Kabupaten Purwakarta kembali dilanjutkan setelah sempat terhenti dalam waktu cukup lama. Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta memastikan proses hukum perkara tersebut kini kembali berjalan. PURWAKARTA, HITV — Langkah terbaru ditandai dengan pemanggilan sejumlah saksi oleh penyidik. Pemeriksaan ini menjadi sinyal bahwa perkara yang sebelumnya stagnan kini kembali diaktifkan […]

  • Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Tolak Penangguhan Penahan Kades Wotan

    Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Tolak Penangguhan Penahan Kades Wotan

    • 0Komentar

    HITVBerita.Com |  Bojonegoro – Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, menolak permohonan penangguhan Penahanan tersangka AW yang diduga terlibat dalam pengadaan 386 Mobil Siaga Desa di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bojonegoro Aditia Sulaeman, yang dihubungi Media Portal hitvberita.com,  Sabtu 24 Desember 2024 melalui saluran telepon. Menurut Aditia, Penolakan tersebut dikarenakan Kasus […]

  • Snowball Weed Filters Outcomes & Reviews

    Snowball Weed Filters Outcomes & Reviews

    • 0Komentar

    Snowball try a hybrid filter systems offering a potent 23% THC content, complemented by the step one% CBG. Bred by the Ethos Family genes, it outstanding cultivar came up from crossing The new Light having Chem 4 OG, doing a distinctive hereditary profile. If you want specific soothing, sedating smoke to own wandering their night […]

  • Jika Perang Dunia Ketiga Terjadi: Ketahanan Ekonomi Nasional adalah Garis Pertahanan Indonesia

    Jika Perang Dunia Ketiga Terjadi: Ketahanan Ekonomi Nasional adalah Garis Pertahanan Indonesia

    • 0Komentar

      Oleh: Anto Suroto, SH, SE, MM Ketua Umum Aliansi Perdagangan Industri Kreatif Indonesia (APIKI) WACANA Perang Dunia Ketiga tidak lagi sekadar isu geopolitik global yang jauh dari kehidupan masyarakat. Eskalasi konflik di Ukraina, Timur Tengah, hingga kawasan Indo-Pasifik telah menciptakan ketidakpastian ekonomi dunia yang nyata dan berdampak langsung hingga ke tingkat nasional dan lokal. […]

expand_less