Proyek Transmigrasi Sungai Baru Disorot, Dugaan Penyimpangan Anggaran Menguat

Proyek pembangunan perumahan transmigrasi di Desa Sungai Baru, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, menuai sorotan.

SUKAMARA, HITV — Program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini diduga tidak berjalan sesuai perencanaan, menyusul temuan ketidaksesuaian antara nilai anggaran, kualitas bangunan, dan realisasi fisik di lapangan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, alokasi anggaran pembangunan rumah transmigrasi mencapai sekitar Rp130 juta per unit. Namun, kondisi bangunan yang telah berdiri dinilai jauh dari standar yang semestinya.

Sejumlah warga mengeluhkan kualitas rumah yang belum layak huni. Dinding bangunan disebut masih lembap, bahkan air kerap merembes masuk saat hujan.

“Dindingnya masih basah, air masuk ke dalam. Kurang layak untuk ditempati,” ujar seorang warga.

Tak hanya soal kualitas, persoalan juga muncul pada jumlah unit yang terealisasi. Dari rencana awal sebanyak 200 unit rumah, pembangunan di lapangan disebut hanya mencapai sekitar 180 unit. Selisih 20 unit ini memunculkan pertanyaan terkait pengelolaan anggaran proyek.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Sukamara belum membuahkan hasil. Yang bersangkutan disebut sedang sakit dan belum dapat ditemui.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menjelaskan bahwa nilai anggaran Rp130 juta per unit telah sesuai dengan perencanaan. Ia menyebut kondisi geografis lokasi yang cukup sulit menjadi faktor utama tingginya biaya, terutama dalam pengerjaan pondasi.

Adapun terkait kekurangan jumlah unit, PPTK menyatakan hal tersebut disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan proyek yang telah berakhir.

Namun, penjelasan itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik, terutama mengenai penggunaan anggaran untuk 20 unit rumah yang tidak terealisasi. Hingga kini, belum ada rincian terbuka terkait sisa anggaran tersebut.

PPTK menyebutkan seluruh pelaksanaan proyek telah dilaporkan kepada kementerian terkait. Meski demikian, kondisi fisik bangunan yang tampak di lapangan dinilai belum mencerminkan besaran anggaran yang dikucurkan.

Situasi ini memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek. Selisih jumlah unit, kualitas bangunan yang dipersoalkan warga, serta minimnya transparansi anggaran menjadi indikator yang lazim mendapat perhatian dalam audit keuangan negara.

Sejumlah kalangan mendesak dilakukan audit menyeluruh dan transparan, mencakup pemeriksaan dokumen kontrak, realisasi fisik, hingga alur penggunaan anggaran. Aparat penegak hukum juga didorong untuk menelusuri lebih lanjut guna memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian negara.

Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan rinci dari pihak terkait mengenai selisih anggaran maupun kondisi bangunan yang dikeluhkan warga. (\•/)

Editor: AYS Prayogie
Sumber: HITV Kalteng