Minggu, 1 Mar 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Saiful Chaniago Tegaskan Sikap Presiden Prabowo Benar Konstitusional Pada Polemik Whoosh

Saiful Chaniago Tegaskan Sikap Presiden Prabowo Benar Konstitusional Pada Polemik Whoosh

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Wakil ketua umum DPP KNPI Saiful Chaniago menyampaikan apresiasi terhadap sikap Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan bertanggungjawab terhadap proyek kereta cepat Whoosh

HITVBERITA.COM | Jakarta –  Ditegaskan oleh Saiful Chaniago  sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo itu sangat benar sebagai kepala negara Indonesia dan sebagai sikap  pertanggungjawaban konstitusional bernegara, serta sebagai seorang pemimpin terbaik.

“Tentunya proyek kereta cepat Whoosh merupakan keputusan presiden Indonesia sebelumnya yang diakomodir pada anggaran pendapatan belanja negara, maka Presiden Prabowo berkewajiban bertanggungjawab terhadap semua proyek yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya, terlepas dari apapun masalah Hukumnya” ucap Saiful Chaniago selaku Ketum PASPROBO, Pasukan Pro Prabowo.

“Sebagai warga negara Indonesia yang konsisten dengan nilai konstitusional bernegara, tentunya kami sangat setuju dengan pernyataannya presiden Prabowo yang mengatakan bertanggungjawab terhadap polemik proyek kereta cepat Whoosh, karena Presiden memiliki kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, khususnya pada Pasal 4 ayat 1, maka Presiden Prabowo berkewajiban bertanggungjawab terhadap semua proyek yang telah ditetapkan oleh presiden Indonesia sebelumnya dan dibiayai APBN, termasuk proyek Whoosh, terlepas dari apapun masalah hukumnya” jelas SaifulChaniago, (6/11/2025), di Jakarta

Chaniago juga menekankan, berkaitan dengan dugaan korupsi pada proyek Whoosh merupakan kewenangannya institusi hukum Indonesia.

Menurutnya, dugaan korupsi pada proyek Whoosh harus diusut secara tuntas oleh institusi yang berkewenangan secara hukum, karena Indonesia sebagai negara hukum, maka siapapun warga negara yang melanggar hukum wajib dihukum sesuai kesalahannya dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

“Kami berharap kepada semua pihak agar memahami tanggungjawab dan pertanggungjawaban presiden Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berdasarkan keniscayaan konstitusionaltas bernegara di Indonesia, sehingga siapapun tidak terjebak pada pemahaman yang keliru dan subjektif, tentunya proyek kereta cepat memiliki dampak yang positif kepada masyarakat, walaupun dilain pihak diduga telah terjadi praktek korupsi Whoosh, maka kewajiban institusi hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi proyek Whoosh” tegas pemimpin pemuda Indonesia saiful chaniago. (/*/*/)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar: Tidak Ada Politisasi Hukum, Dalam Penanganan Kasus Yang Menjerat Tom Lembong

    Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar: Tidak Ada Politisasi Hukum, Dalam Penanganan Kasus Yang Menjerat Tom Lembong

    • calendar_month Kamis, 31 Okt 2024
    • account_circle
    • visibility 39
    • 0Komentar

    HiTvBerita.com | Jakarta – Kapuspenkum Kejagung Harlli Siregar mengatakan bahwa tidak ada sama sekali Politisasi Hukum dalam penangan Kasus Impor Gula, yang menjerat Mantan Menteri Perdagangan Periode 2015-2016 Tom Lembong. Hal ini disampaikannya kepada para Wartawan di Kantor Kejagung kemarin tanggal 30 Oktober 2024. “Untuk diketahui, dalam penangan perkara terkait Importasi Gula tahun 2015-2016, sekali […]

  • DPMD Kabupaten Purwakarta Gelar Giat Program Peningkatan Kapasitas Konten Kreator

    DPMD Kabupaten Purwakarta Gelar Giat Program Peningkatan Kapasitas Konten Kreator

    • calendar_month Rabu, 31 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    𝐇𝐢𝐓𝐯𝐁𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚.𝐂𝐨𝐦 – 𝐏𝐮𝐫𝐰𝐚𝐤𝐚𝐫𝐭𝐚 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta, Jaya Pranolo secara resmi membuka program peningkatan kapasitas tingkat dasar produksi video pembelajaran untuk konten kreator di Desa Mekar Galih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, pada Rabu, 31 July 2024. Program peningkatan kapasitas tingkat dasar produksi video pembelajaran konten kreator tersebut merupakan bagian […]

  • Amankan Peringatan HUT RI ke-80, Polri Gelar Operasi Merdeka Jaya 2025

    Amankan Peringatan HUT RI ke-80, Polri Gelar Operasi Merdeka Jaya 2025

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Penulis: Raffa Christ Manalu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Apel Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat *Merdeka Jaya 2025* di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Sabtu (16/8/2025). Operasi ini digelar untuk memastikan kelancaran dan keamanan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. HITVBERITA.COM | Jakarta – Operasi kepolisian ini berlangsung selama tiga hari, mulai 16 […]

  • Ahli Waris Gugat Kepala Desa Cikupa dan Developer Terkait Klaim Sepihak Tanah untuk Proyek Properti

    Ahli Waris Gugat Kepala Desa Cikupa dan Developer Terkait Klaim Sepihak Tanah untuk Proyek Properti

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Penulis: Asep SP Sengketa tanah di Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, kini memasuki babak baru di meja hijau. Ahli waris almarhum H. Djayadi alias H. Djaedi resmi melayangkan gugatan perdata terhadap Kepala Desa Cikupa dan PT LTJ, selaku pengembang properti, di Pengadilan Negeri Tangerang. HITVBERITA.COM | Tangerang – Persoalan ini berawal dari sebidang tanah […]

  • Pemkab Purwakarta Gelar Pelatihan dan Pendidikan Paralegal, Ratusan Aparat Desa Diberangkatkan

    Pemkab Purwakarta Gelar Pelatihan dan Pendidikan Paralegal, Ratusan Aparat Desa Diberangkatkan

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Raffa Christ Manalu
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Pemkab Purwakarta melepas 576 aparat desa mengikuti Diklat Paralegal di Universitas Singaperbangsa Karawang. Acara yang dibuka Asisten Sekda Rahmat Heriansyah ini menandai lahirnya paralegal desa pertama di Indonesia. HITVBERITA.COM | PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mengadakan acara pembukaan dan pelepasan peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal yang diikuti oleh ratusan aparat desa. Acara ini […]

  • Gelar Aksi Damai, FMPPD Kecam Intervensi Pihak Luar Dalam Penanganan Kasus di Kejari Purwakarta

    Gelar Aksi Damai, FMPPD Kecam Intervensi Pihak Luar Dalam Penanganan Kasus di Kejari Purwakarta

    • calendar_month Senin, 1 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM PURWAKARTA | Forum Masyarakat Peduli Pemilu Damai (FMPPD) Kabupaten Purwakarta menyatakan keprihatinannya atas adanya intervensi dari sekelompok massa terhadap proses penanganan kasus di Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta. FMPPD menilai, bahwa tindakan tersebut merupakan upaya untuk mengotori demokrasi dan menyebarkan provokasi di tengah masyarakat. Sekretaris FMPPD, Asep Fapet Kurniawan mengatakan, bahwa pihaknya sangat menyesalkan adanya intervensi […]

expand_less