Luka di Bumi Pertiwi: Ketika Kekayaan Alam Tak Lagi Jadi Berkah

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Asep Kuswani, SH, MSi, (Han)

TANAH air ini tengah meringis. Bukan karena gempa bumi atau letusan gunung berapi, tetapi karena luka yang digores oleh tangan-tangan kekuasaan yang rakus. Di balik pemandangan hijau hutan tropis dan birunya samudra, Indonesia tengah menyimpan kepedihan yang dalam—dikeruk, dikuras, dan ditinggalkan menganga oleh segelintir orang yang memegang kuasa atas nama investasi dan pembangunan.

Di Kalimantan Timur, lubang-lubang bekas tambang batubara tampak seperti danau buatan. Namun di balik kejernihan air yang semu itu, tersimpan cerita pilu: anak-anak yang tenggelam saat bermain, tanah yang tak lagi subur, udara yang berat karena debu. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), ada lebih dari 1.700 lubang tambang di provinsi itu saja, sebagian besar dibiarkan begitu saja tanpa reklamasi.

Fenomena itu bukanlah cerita tunggal. Data JATAM mencatat lebih dari 8.500 izin usaha pertambangan aktif di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar konsesi berada di tangan korporasi besar yang punya akses dekat ke pusat kekuasaan. Dari Sumatera hingga Papua, praktik serupa berlangsung dalam skala masif: eksploitasi atas nama pertumbuhan ekonomi, yang sering kali meninggalkan kerusakan dan ketidakadilan.

Di sisi lain, laut yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke, kini juga menyimpan kegelisahan. Penangkapan ikan skala industri oleh kapal-kapal besar telah menyingkirkan nelayan tradisional dari ruang hidupnya. Sumber daya perikanan yang dahulu melimpah, kini menyusut drastis. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan penurunan tajam stok ikan di sejumlah wilayah, akibat eksploitasi yang tak terkendali.

TAK Cukup sampai di laut dan tambang, kerusakan juga menjalar ke rimba raya Indonesia. Menurut Global Forest Watch, Indonesia kehilangan lebih dari 10 juta hektare tutupan hutan primer selama dua dekade terakhir. Di balik statistik itu, ada masyarakat adat yang tercerabut dari tanah ulayatnya, budaya yang memudar, dan masa depan yang tercerai.

“Ini bukan hanya soal lingkungan,” ujar seorang warga adat di pedalaman Kalimantan, “tetapi soal kami, yang kehilangan rumah, identitas, dan harapan.”

Kerusakan alam yang masif itu berjalan seiring dengan memburuknya ketimpangan ekonomi. Laporan Oxfam Indonesia mengungkap fakta mencengangkan: empat orang terkaya di negeri ini memiliki kekayaan yang setara dengan 100 juta warga termiskin. Ketika sebagian besar rakyat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, segelintir elit justru semakin menguatkan cengkeramannya atas tambang, lahan, dan anggaran.

DI BALIK parade pembangunan dan jargon kesejahteraan, rakyat kerap hanya jadi penonton. Program-program yang digadang-gadang di atas panggung kebijakan sering kali tak menyentuh kebutuhan nyata di akar rumput. Yang menikmati hasil kekayaan alam bukan mereka yang tinggal di sekitarnya, melainkan mereka yang memiliki koneksi, modal, dan pengaruh.

Lantas, di mana letak keadilan itu?

INDONESIA membutuhkan perubahan yang sistemik dan berani. Hukum harus tegak, bukan hanya kepada rakyat kecil, tetapi juga kepada korporasi besar dan para elite yang menyalahgunakan wewenang. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam mutlak diperlukan. Siapa yang mengelola tambang, siapa yang mendapatkan keuntungan, dan siapa yang menanggung akibat—semua harus terang benderang.

Partisipasi publik pun harus diperkuat. Masyarakat lokal yang terdampak langsung harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Inilah inti dari keadilan ekologis: suara yang paling terdampak harus didengar paling keras.

Tak kalah penting, pendidikan lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak harus tumbuh dengan kesadaran bahwa alam bukan hanya warisan, tetapi juga titipan. Dengan begitu, keserakahan bisa dibendung oleh kesadaran, dan kekuasaan bisa dijaga oleh tanggung jawab moral.

TANAH air ini terlalu indah untuk dibiarkan luka terus-menerus. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi bangsa yang meringis. Kita bisa pulih, jika bersatu dan bertindak. Jika para pemangku kekuasaan bersedia melihat ke bawah, dan jika rakyat terus bersuara dengan kesadaran yang terorganisir.

Mari jaga bumi pertiwi, bukan untuk segelintir orang yang rakus, tetapi untuk seluruh anak negeri. Untuk langit yang tetap biru, laut yang tetap jernih, dan hutan yang tetap rimbun. Sebab, masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. (*/*)

Rancaekek, 17 Juni 2025
Penulis adalah Anggota Dewan Pini Sepuh / Karamaan /Gunung Pananggeuhan Majelis Musyawarah Sunda (MMS) | Ketua Dewan Pembina (KDP) Paguyuban Asep Dunia (PAD) | Dewan Pembina Asosiasi Media Independen Online (MIO) Indonesia | Founder portal berita AsepNews.id