Pengelolaan Jalan Produksi Batu Bara PT Adaro Lintas Kabupaten Bartim di Pertanyakaan

Pengelolaan ruas jalan produksi batu bara PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang melintasi wilayah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, kembali dipertanyakan!

BARITO TIMUR | HITV – Dugaan ketidakjelasan kerja sama angkutan serta kompensasi bagi masyarakat terdampak, memunculkan sorotan terhadap potensi kerugian daerah hingga triliunan rupiah.

Hal ini mencuat dengan adanya informasi tentang penanganan awal dalam system wilayah yang dilalui oleh salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar Indonesia, untuk memproduksi batu bara yang izin konsesinya berada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Total ruas jalan produksi Batu bara PT Adaro yang melintasi wilayah Kabupaten Barito Timur, Kalteng sekitar 50 KM. Dari desa Gudang seng Kecamatan Benua Lima, Bartim menuju perbatasan wilayah Barito Selatan KM 42 Kalimantan Tengah.

Alpianto warga masyarakat Kabupaten Barito Timur menyampaikan bahwa masyarakat yang terdampak dalam rutinitas arus lalulintas angkutan batu bara tersebut, seharusnya mendapatkan kompensasi uang debu.

Menurutnya hal itu pernah terjalin yang akan dilakukan oleh pihak PT Adaro Energy Indonesia Tbk selaku pemilik izin konsensi dan pihak PT Bukit Makmur Mandiri Utama (PT. BUMA) adalah kontraktor angkutan batubara terbesar kedua di Indonesia dengan pemerintah Barito Timur.

“Saat ini kita pertanyakan kerjasama itu, apakah sudah terlaksana atau ada pihak lain yang memanfaatkanya untuk kepentingan pribadi,” katanya kepada media ini.

Dirinya menjelaskan saat itu, Zain Alkim selaku Bupati Bartim ada membuat memo dinas kepada kedua perusahaan Tambang Batu bara tersebut, untuk meminta kouta angkutan yang akan dikelola oleh perusahaan daerah Bartim.

Memo dinas tersebut disarankan oleh Zain Alkim harus dikoordinasikan dengan pihak DPRD Bartim dan pihak terkait, namun dalam perjalanannya hingga sampai saat ini tidak jelas.

“Memo Dinas tersebut setahu saya disalahgunakan oleh oknum yang sampai saat ini menikmati hasilnya,” ucap Alpianto menceritakan.

Pihaknya akan mengusut kembali dan meminta hak-hak masyarakat yang seharus dikelola oleh Perusda milik Pemkab Bartim, demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri bukannya hanya dinikmati oleh satu orang saja.

Mantan Bupati Bartim, Zain Alkim membenarkan bahwa dirinya pernah membuat memo dinas yang ditujukan kepada pihak perusahaan tambang batu bara PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

Menurut Zain Alkim maksud dan tujuan dibuatkannya memo dinas kepada PT Adaro adalah untuk meminta jatah kuota angkutan batu bara sebagai kompensasi atas aktivitas angkutan batu bara milik PT Adaro tersebut yang  melintasi wilayah Bartim.

Sumber HITV menyebut bahwa Memo Dinas yang ditulis oleh Zain Alkim itu,  dibawa oleh salah satu oknum yang saat ini diduga menikmati hasilnya dengan memiliki angkutan batu bara dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

“Memo Dinas tersebut saya buat tahun 2006 lalu, sebelum PT Adaro beroperasi pertengahan 2007,” kata Zain Alkim di konfirmasi via telepon oleh media ini, Rabu (28/1/2026) sore.

SEMENTARA itu Bupati Barito Timur saat ini, M. Yamin belum memberikan keterangan resmi atas kontrak angkutan yang seharus nya dikelola oleh perusahaan daerahnya bukan dikelola oleh perorangan saat ini.

Atas pengelolaan kemitraan kontrak angkutan batu bara yang tidak transparan tersebut, Pemkab Bartim pun diduga mengalami kerugian hingga mencapai triliunan rupiah dari hasil pendapatan asli daerah (PAD). (\•/)