Sabtu, 5 Sep 2026
light_mode

Pernyataan Hengky A Garu Soal “Balas Jasa” dan Usulan Jabatan Memantik Perdebatan Publik

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
  • print Cetak

(Dok/Foto/Istimewa)

Pernyataan pengusaha Hengky “Amber” Garu terkait isu keterlibatannya dalam dinamika birokrasi di Kabupaten Barito Timur memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

TAMIANG LAYANG, HITV Dalam jawaban tertulis yang diterima Redaksi HITVberita.com melalui aplikasi perpesanan pada Rabu (3/6/2026), Hengky merespons pertanyaan mengenai rumor yang berkembang di masyarakat terkait dugaan pengaruhnya terhadap penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Sebelumnya, Redaksi HITVberita.com meminta konfirmasi mengenai informasi yang beredar bahwa Hengky disebut memiliki akses untuk mendorong seseorang menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah meskipun dirinya tidak berada dalam struktur pemerintahan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Hengky menyatakan:

“Iya seandai itu bisa, tentu saja saya ingin untuk balas jasa, tapi itu tidak mungkin walau pun mungkin saya usulkan.”

Pernyataan Hengky itu kemudian menjadi bahan perbincangan di sejumlah kalangan masyarakat karena dinilai membuka ruang interpretasi mengenai sejauh mana hubungan dan pengaruh pihak di luar pemerintahan terhadap proses pengambilan keputusan birokrasi.

Menjadi Ruang Tafsir

Sejumlah pengamat komunikasi politik yang dimintai pendapat menyatakan bahwa frasa “balas jasa” dan “mungkin saya usulkan” dapat ditafsirkan secara beragam oleh publik.

Di satu sisi, Hengky secara eksplisit menyatakan bahwa hal tersebut “tidak mungkin” terjadi. Namun di sisi lain, penggunaan frasa “ingin untuk balas jasa” serta “mungkin saya usulkan” dinilai dapat memunculkan persepsi adanya kedekatan atau akses komunikasi dengan pihak pengambil keputusan.

Menurut pengamat, pernyataan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya intervensi dalam proses pengisian jabatan karena tidak disertai bukti mengenai tindakan nyata ataupun keputusan yang dihasilkan.

“Yang dapat dibaca dari pernyataan itu adalah adanya pengakuan bahwa seseorang dapat memiliki keinginan untuk mengusulkan atau merekomendasikan pihak tertentu. Namun apakah usulan itu berpengaruh terhadap keputusan jabatan atau tidak, tentu memerlukan fakta dan pembuktian lebih lanjut,” ujar seorang pengamat yang mengikuti perkembangan isu tersebut.

Rumor yang Terus Berkembang

Isu mengenai dugaan keterlibatan pihak di luar pemerintahan dalam proses birokrasi bukan hal baru di Barito Timur. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai rumor berkembang di masyarakat mengenai adanya figur-figur tertentu yang disebut memiliki akses komunikasi yang kuat dengan pengambil kebijakan daerah.

Namun hingga kini, informasi tersebut masih berada pada ranah persepsi dan pembicaraan publik yang belum terverifikasi secara faktual.

Pernyataan Hengky justru menambah dinamika diskusi karena untuk pertama kalinya muncul tanggapan langsung dari pihak yang namanya sering disebut dalam rumor tersebut.

Meski demikian, tidak terdapat pernyataan dari Hengky yang secara tegas mengakui pernah menentukan, mengarahkan, atau mempengaruhi pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Sebaliknya, dalam keterangannya, Hengky menegaskan bahwa hal tersebut “tidak mungkin” terjadi, meskipun ia mengakui kemungkinan sebatas memberikan usulan.

Menunggu Klarifikasi Lebih Lanjut

Sejumlah kalangan menilai polemik ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait mekanisme pengisian jabatan strategis di lingkungan birokrasi.

Keterbukaan informasi dinilai menjadi cara paling efektif untuk meredam spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Terlebih secara fakta Hengky A Garu adalah ayah kandung dari Wakil Bupati Barito Timur Adi Mula Nakalelu yang secara resmi menjabat berpasangan dengan Bupati Bartim M Yamin.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan tambahan dari Hengky A Garu mengenai maksud lebih rinci dari pernyataannya tersebut.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur juga belum memberikan tanggapan terkait rumor yang berkembang mengenai dugaan pengaruh pihak eksternal terhadap proses birokrasi.

Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil konfirmasi langsung kepada pihak yang bersangkutan. Seluruh interpretasi yang berkembang di ruang publik terkait makna pernyataan tersebut tetap memerlukan klarifikasi, verifikasi, dan pendalaman lebih lanjut agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang sesuai prinsip-prinsip jurnalistik. (\•/)

Editor: AYS Prayogie
Sumber: HITV Kalteng

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Personil Polsek Batu Ampar Laksanakan Strong Point Pagi

    Personil Polsek Batu Ampar Laksanakan Strong Point Pagi

    • 0Komentar

    HITVBERITA BATAM|Personil Polsek Batu Ampar Polresta Barelang melaksanakan kegiatan Strong Point Pagi pada titik rawan macet yang ada di Wilayah Kecamatan Batu Ampar, Selasa, (23/07/2024) Strong Point merupakan bentuk nyata hadirnya Polri di tengah-tengah aktifitas masyarakat yang tujuannya selain untuk memberikan pelayanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, juga untuk minimalisir terjadinya kemacetan ataupun timbulnya […]

  • Kinerja Pansel PDAM Tirta Pakuan Disorot, Aktivis Duga Ada Konflik Kepentingan

    Kinerja Pansel PDAM Tirta Pakuan Disorot, Aktivis Duga Ada Konflik Kepentingan

    • 0Komentar

    Ketua KPP, Benni Sitepu, menyebut penunjukan Dewan Pengawas sebagai Ketua Pansel mencederai prinsip independensi dan tata kelola BUMD. BOGOR | HITV –  Kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Tirta Pakuan menjadi sorotan publik. Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPP) menilai pembentukan pansel berpotensi mengandung konflik kepentingan karena melibatkan Dewan Pengawas sebagai Ketua Panitia Seleksi. Ketua […]

  • Penutupan MPLS Di SMP Angkasa Halim Perdana Kusuma

    Penutupan MPLS Di SMP Angkasa Halim Perdana Kusuma

    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | Jakarta. MPLS merupakan Program penyambutan siswa baru sebelum memulai proses belajar mengajar. Pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah ini diperlukan, untuk mendukung proses pembelajaran disekolah. Pelaksanaan MPLS ini telah diatur dalam Permendikbud RI Nomor 18 tahun 2016, dan didalam regulasinya dijelaskan bahwa Program pengenalan lingkungan sekolah ini, dilaksanakan pada awal tahun ajaran, untuk mengenalkan sarana […]

  • Bupati Barru Lepas Tim Balap INIMI ke Pra Porprov Sulawesi Selatan

    Bupati Barru Lepas Tim Balap INIMI ke Pra Porprov Sulawesi Selatan

    • 0Komentar

    Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menaiki motor MX King 150 berwarna kuning bertuliskan “Singgah di Barru”, sebagai bentuk dukungan simbolis. (Foto/Syam/Humas) Penulis: Syamsu Marlin Berbagai macam cara yang dilakukan pemimpin daerah untuk meningkatkan perekonomian agar menjadi daerah maju selalu mendukung setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat. HITVBERITA.COM | Barru – Seperti yang dilakukan Bupati Barru, […]

  • HUT PDIP Ke-52 Dipastikan Tidak Mengundang Presiden Prabowo!

    HUT PDIP Ke-52 Dipastikan Tidak Mengundang Presiden Prabowo!

    • 0Komentar

    Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, kepada Wartawan hari Kamis 9 Januari 2025 menjelaskan tentang acara HUT ke 52, yang akan dilaksanakan pada 10 Januari 2025, hanya akan diikuti intern oleh Kader Kader Partai PDI Perjuangan bertempat di Sekolah Partai didaerah Lenteng Agung Jakarta. HITVBERITA.COM | JAKARTA – Ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, […]

  • Pemkab Bogor Gelontorkan Rp118,3 Miliar untuk THR ASN dan PPPK, Kasus OTT Cilacap Jadi Pengingat Keras

    Pemkab Bogor Gelontorkan Rp118,3 Miliar untuk THR ASN dan PPPK, Kasus OTT Cilacap Jadi Pengingat Keras

    • 0Komentar

      Ketua BPI KPNPA Bogor Raya, Rizwan, menilai kasus yang menjerat kepala daerah di Cilacap harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemimpin daerah, termasuk di Kabupaten Bogor.  BOGOR, HITV— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan anggaran sebesar Rp118,3 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi sekitar 25.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah […]

expand_less