Dedi Hermanto Apresiasi Mudzakaroh Hukum Nasional MUI, Soroti Akses Keadilan bagi Kaum Dhuafa

Ketua Umum Pengurus Besar Forum Ulama dan Aktivis Islam (PB FORMULA), Tuan Guru Drs. Dedi Hermanto, mengapresiasi penyelenggaraan Mudzakaroh Hukum Nasional dan Apresiasi Penegakan Hukum Sahabat Dhuafa dan Fakir Miskin yang Mencari Keadilan yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melalui Komisi Hukum MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

JAKARTA, HITV – Menurut Dedi Hermanto, forum tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat perhatian terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh akses keadilan.

Ia menilai MUI telah menjalankan peran moralnya sebagai pengayom umat sekaligus mitra bangsa dalam mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih berkeadilan.

“Mudzakaroh Hukum Nasional ini merupakan ikhtiar yang sangat baik. Persoalan keadilan bagi kaum dhuafa dan fakir miskin tidak boleh hanya menjadi wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum yang benar-benar berpihak kepada keadilan,” ujar Dedi.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 21.00 WIB tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di bidang hukum. Dari unsur Kejaksaan Agung hadir Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum), Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, sedangkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Aminudin. Sementara itu, perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyoroti besaran anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dinilainya masih jauh dari memadai. Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas sehingga kebutuhan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu juga sangat besar.

Ketua Umum PB FORMULA Tuan Guru Drs Dedi Hermanto bersama Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum), Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol. (Dok/Foto/MIO)

MENURUTNYA, alokasi anggaran bantuan hukum yang pada 2025 direncanakan sekitar Rp56,3 miliar melalui APBN dan disalurkan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terverifikasi masih belum sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Anggaran tersebut menurut kami masih sangat kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia dan banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum secara cuma-cuma. Negara perlu memberikan perhatian yang lebih besar agar prinsip persamaan di depan hukum benar-benar dirasakan seluruh rakyat,” katanya.

Selain persoalan anggaran, Dedi juga mengingatkan pentingnya konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas tanpa diskriminasi.

Ia menilai masih terdapat persepsi di tengah masyarakat bahwa penegakan hukum sering kali lebih tegas terhadap masyarakat kecil, namun berjalan lambat ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau jabatan.

“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai muncul kesan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses secara adil, transparan, dan profesional tanpa tebang pilih. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum hanya akan terbangun apabila asas persamaan di hadapan hukum benar-benar diwujudkan,” tegasnya.

PB FORMULA berharap hasil Mudzakaroh Hukum Nasional tidak berhenti sebagai forum akademik dan diskusi semata, melainkan menjadi rekomendasi konkret bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat akses keadilan, khususnya bagi kaum dhuafa dan fakir miskin.

TURUT menghadiri kegiatan tersebut Ketua PP Wanita FORMULA Puteri Fajriah, ST, serta Ketua PP Pemuda FORMULA Dr. Chairul Hakim, SE., MM., MAIS, bersama sejumlah tokoh, ulama, akademisi, dan praktisi hukum dari berbagai daerah di Indonesia. (\•/)

Editor: AYS Prayogie
Sumber: Humas PB FORMULA