Aktivis Beni Sitepu Sindir Pejabat Pemkot Bogor soal Kehadiran di APEKSI 2025

BOGOR | HITV – Aktivis Kota Bogor, Beni Sitepu, mengkritik kehadiran sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bogor dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang digelar di Paradise Hall Hotel, Lampung, pada 19–20 Desember 2025. Ia menilai kegiatan tersebut berpotensi menjadi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Beni, partisipasi pejabat Pemkot Bogor dalam forum nasional itu tidak sejalan dengan kondisi daerah yang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti masalah sampah, banjir tahunan, lemahnya pelayanan publik, serta tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD).

“Ketika hasilnya tidak jelas, tidak terukur, dan tidak berdampak langsung bagi warga, penggunaan APBD untuk kegiatan seperti ini patut diduga sebagai pemborosan,” kata Beni kepada HITV, Jumat (19/12/2025).

Ia menilai forum APEKSI kerap dijadikan ruang aman bagi birokrasi untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas, mulai dari biaya transportasi, penginapan hotel berbintang, uang harian, hingga biaya representasi, tanpa pertanggungjawaban yang transparan kepada publik.

Beni juga menyoroti belum adanya keterbukaan informasi dari Pemerintah Kota Bogor mengenai jumlah pejabat yang berangkat, total anggaran yang dikeluarkan, serta hasil konkret yang diperoleh dari keikutsertaan dalam forum tersebut. Absennya laporan resmi kepada publik, kata dia, memperkuat dugaan bahwa kegiatan APEKSI lebih bersifat konsumtif ketimbang strategis.

“Jika APBD digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya tidak bisa dijelaskan kepada rakyat, itu bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan kegagalan moral dalam mengelola uang publik,” ujarnya.

Ia menilai pola serupa berpotensi menjadi praktik pemborosan anggaran yang sistemik. Forum-forum nasional, kata Beni, kerap dijadikan pembenaran formal, sementara urgensi dan efektivitasnya tidak pernah diuji secara jujur. Akibatnya, APBD terkuras untuk kegiatan seremonial, sementara pelayanan publik di daerah tidak mengalami perbaikan signifikan.

Beni mendesak DPRD Kota Bogor dan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit serta evaluasi terbuka terhadap seluruh pembiayaan keikutsertaan pejabat Pemkot Bogor dalam APEKSI. Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah uang daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“APBD bukan dana rekreasi pejabat. Selama masih ada masalah di Kota Bogor, setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, dan terbuka kepada publik,” pungkasnya. (tr)