Rabu, 3 Jun 2026
light_mode

DPD CMMI Sibolga-Tapteng Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Sumatera jadi Bencana Nasional

  • account_circle Raffa Christ Manalu
  • calendar_month Senin, 15 Des 2025
  • print Cetak

SIBOLGA | HITV –  Cendikia Muda Muslim Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Sibolga-Tapanuli Tengah mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatera yang menghantam tiga provinsi menjadi status bencana nasional.

Bencana yang menghantam provinsi Aceh, provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi pada 25 November 2025 tersebut telah menelan korban hingga ribuan orang meninggal dunia, dan merusak infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan bangunan sekolah.

“Pemerintah pusat jangan egois. Segera tetapkan status bencana ini menjadi Bencana Nasional. Setiap hari masyarakat meneteskan air mata, di tambah lagi kehilangan harta benda mereka, serta masa depan yang gelap selalu muncul di benak mereka,” ungkap Riski Pane kepada hitv berita, melalui telepon selulernya, pada Minggu 14 Desember 2025.

Riski menjelaskan, bahwa bencana banjir bandang yang menimpa Sumatera telah menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 1.016 jiwa, korban luka-luka sebanyak 5.400 jiwa, sebanyak 212 dinyatakan hilang.

“Selain itu, sebanyak 624.670 jiwa masih tinggal di tempat pengungsian, sebanyak 157.900 unit rumah rusak, fasilitas pendidikan sebanyak 581 mengalami kerusakan, 219 fasilitas kesehatan rusak, 434 rumah ibadah, 290 gedung sekolah, dan kurang lebih 2.058 km jalan nasional serta ratusan jembatan putus terdampak bencana tersebut,” jelas Riski.

Menurutnya, saat ini para pemimpin daerah terdampak sangat kewalahan, bahkan tidak sedikit yang menyerah dan menangis pilu melihat kondisi daerah yang hancur akibat banjir bandang dan longsor di wilayah tiga provinsi tersebut. Selain itu, masyarakat hingga saat ini belum mendapat kepastian sampai kapan mereka tinggal di tempat pengungsian, dan mendapat tempat tinggal yang layak bagi para korban yang rumahnya hancur.

“Bahkan saat ini banyak warga mengalami busung lapar, demam, penyakit gatal-gatal akibat air banjir yang kotor bercampur lumpur, serta aliran listrik yang masih padam di beberapa tempat,” ujarnya.

Cendikia Muda Muslim Indonesia cabang Sibolga-Tapteng, lanjut Riski, berharap pemerintah pusat segera menetapkan bencana Sumatera menjadi bencana nasional untuk mempercepat pemulihan pascabencana yang melanda tiga provinsi di wilayah sumatera.

“Segera tetapkan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera menjadi status bencana nasional. Tidak ada kepentingan yang lebih penting diatas kepentingan rakyat. Jangan tambahin derita rakyat, mereka sudah kesusahan,” tegasnya.

  • Penulis: Raffa Christ Manalu

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kegiatan MPLS Hari Kedua di SMA IT Buah Hati Islamic School Cipayung, Jakarta Timur

    Kegiatan MPLS Hari Kedua di SMA IT Buah Hati Islamic School Cipayung, Jakarta Timur

    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM|JAKARTA TIMUR,MPLS merupakan periode singkat di awal tahun ajaran, yang dirancang khusus untuk memperkenalkan siswa baru dengan lingkungan sekolah,proses pembelajaran serta komunitas sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar dan berkembang, selama beberapa tahun kedepan. Tujuan dari MPLS itu sendiri adalah untuk mengenali potensi diri siswa baru, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang […]

  • KPP Bogor Raya Pertanyakan Alokasi Hibah untuk Lembaga yang Sudah Dibiayai APBN 

    KPP Bogor Raya Pertanyakan Alokasi Hibah untuk Lembaga yang Sudah Dibiayai APBN 

    • 0Komentar

    Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menyoroti rencana dan praktik pemberian dana hibah Pemerintah Kota Bogor kepada sejumlah instansi vertikal di daerah, seperti kepolisian dan kejaksaan. BOGOR, HITV — Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat pencegahan korupsi yang belakangan kembali diingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sorotan itu muncul setelah Ketua KPK Setyo Budiyanto […]

  • Demplot Cabai Organik di Petarangan Jadi Model Pertanian Berkelanjutan, Petani Kemranjen Didorong Naik Kelas

    Demplot Cabai Organik di Petarangan Jadi Model Pertanian Berkelanjutan, Petani Kemranjen Didorong Naik Kelas

    • 0Komentar

    Upaya mendorong pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan mulai dikembangkan di tingkat desa. Paguyuban Tani Unggulan Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, menggelar penanaman demplot cabai berbasis pupuk organik di Desa Petarangan. BANYUMAS | HITV— Lahan percontohan tersebut diharapkan menjadi ruang belajar bersama bagi petani untuk beralih ke sistem budidaya yang lebih sehat dan berorientasi jangka panjang. Demplot […]

  • Hambalang, Titik Senyap Strategi Pertahanan Indonesia

    Hambalang, Titik Senyap Strategi Pertahanan Indonesia

    • 0Komentar

    Oleh AYS Prayogie KABUT tipis menyelimuti perbukitan Hambalang, Jumat pagi, saat Presiden Prabowo Subianto menerima tamu-tamunya yang bukan orang sembarangan. Di kediaman pribadinya di Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, kepala negara itu memimpin sebuah pertemuan tertutup yang sarat makna—rapat terbatas yang membicarakan denyut pertahanan nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti. SUASANA pertemuan terlihat […]

  • Terlibat Aksi Tawuran, 16 Remaja Diamankan Polisi di Purwakarta

    Terlibat Aksi Tawuran, 16 Remaja Diamankan Polisi di Purwakarta

    • 0Komentar

    Belasan Remaja Yang Terdiri Dari Dua Kelompok Yang Beralamat di Kampung Mekarsari, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Diamankan Pihak Kepolisian Akibat Melakukan Aksi Tawuran Menggunakan Sarung atau ‘Perang Sarung’. Belasan Remaja Yang Diamankan Masih Berstatus Pelajar di Kabupaten Purwakarta. HITVBERITA.COM | PURWAKARTA – Aksi tawuran yang dilakukan belasan remaja itu terjadi pada […]

  • Wakil Ketua DPR: Tunjangan Perumahan Dewan Tidak Ada Lagi Setelah Oktober 2025

    Wakil Ketua DPR: Tunjangan Perumahan Dewan Tidak Ada Lagi Setelah Oktober 2025

    • 1Komentar

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tegaskan tunjangan perumahan Anggota DPR sebesar Rp.50 juta per bulan tidak ada lagi setelah Oktober 2025.Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tegaskan tunjangan perumahan Anggota DPR sebesar Rp.50 juta per bulan tidak ada lagi setelah Oktober 2025. (Foto:Istinewa) Penulis: Rolla Mutiara M Wakil Ketua DPR RI, Sufmi […]

expand_less