Minggu, 1 Mar 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Daerah » DPD CMMI Sibolga-Tapteng Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Sumatera jadi Bencana Nasional

DPD CMMI Sibolga-Tapteng Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Sumatera jadi Bencana Nasional

  • account_circle Raffa Christ Manalu
  • calendar_month Senin, 15 Des 2025
  • visibility 113
  • print Cetak

SIBOLGA | HITV –  Cendikia Muda Muslim Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Sibolga-Tapanuli Tengah mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatera yang menghantam tiga provinsi menjadi status bencana nasional.

Bencana yang menghantam provinsi Aceh, provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi pada 25 November 2025 tersebut telah menelan korban hingga ribuan orang meninggal dunia, dan merusak infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan bangunan sekolah.

“Pemerintah pusat jangan egois. Segera tetapkan status bencana ini menjadi Bencana Nasional. Setiap hari masyarakat meneteskan air mata, di tambah lagi kehilangan harta benda mereka, serta masa depan yang gelap selalu muncul di benak mereka,” ungkap Riski Pane kepada hitv berita, melalui telepon selulernya, pada Minggu 14 Desember 2025.

Riski menjelaskan, bahwa bencana banjir bandang yang menimpa Sumatera telah menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 1.016 jiwa, korban luka-luka sebanyak 5.400 jiwa, sebanyak 212 dinyatakan hilang.

“Selain itu, sebanyak 624.670 jiwa masih tinggal di tempat pengungsian, sebanyak 157.900 unit rumah rusak, fasilitas pendidikan sebanyak 581 mengalami kerusakan, 219 fasilitas kesehatan rusak, 434 rumah ibadah, 290 gedung sekolah, dan kurang lebih 2.058 km jalan nasional serta ratusan jembatan putus terdampak bencana tersebut,” jelas Riski.

Menurutnya, saat ini para pemimpin daerah terdampak sangat kewalahan, bahkan tidak sedikit yang menyerah dan menangis pilu melihat kondisi daerah yang hancur akibat banjir bandang dan longsor di wilayah tiga provinsi tersebut. Selain itu, masyarakat hingga saat ini belum mendapat kepastian sampai kapan mereka tinggal di tempat pengungsian, dan mendapat tempat tinggal yang layak bagi para korban yang rumahnya hancur.

“Bahkan saat ini banyak warga mengalami busung lapar, demam, penyakit gatal-gatal akibat air banjir yang kotor bercampur lumpur, serta aliran listrik yang masih padam di beberapa tempat,” ujarnya.

Cendikia Muda Muslim Indonesia cabang Sibolga-Tapteng, lanjut Riski, berharap pemerintah pusat segera menetapkan bencana Sumatera menjadi bencana nasional untuk mempercepat pemulihan pascabencana yang melanda tiga provinsi di wilayah sumatera.

“Segera tetapkan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera menjadi status bencana nasional. Tidak ada kepentingan yang lebih penting diatas kepentingan rakyat. Jangan tambahin derita rakyat, mereka sudah kesusahan,” tegasnya.

  • Penulis: Raffa Christ Manalu

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Digitalisasi Tiket di Pelabuhan Sanur Permudah Layanan bagi Penumpang

    Digitalisasi Tiket di Pelabuhan Sanur Permudah Layanan bagi Penumpang

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Penulis: Kalaus Naibaho Pelabuhan Sanur, salah satu gerbang utama wisata bahari Bali menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan, kini berbenah melalui sistem digitalisasi penjualan tiket. HITVBERITA.COM | Denpasar— Langkah ini diharapkan mampu mempercepat layanan sekaligus mengurai antrean panjang yang kerap terjadi di loket konvensional. Pantauan Hitvberita.com setiap harinya, pelabuhan yang berada di bawah pengelolaan Kantor […]

  • Penjualan Seragam Lewat Koperasi di SMKN 1 Depok Diduga Langgar Aturan Pemerintah

    Penjualan Seragam Lewat Koperasi di SMKN 1 Depok Diduga Langgar Aturan Pemerintah

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 37
    • 0Komentar

    Penulis: Raffa Christ Manalu Praktik penjualan seragam sekolah di SMKN 1 Kota Depok, Jawa Barat, menuai sorotan. Selama hampir satu dekade terakhir, sekolah negeri kejuruan tersebut diduga melanggar sejumlah regulasi pemerintah yang melarang keterlibatan pihak sekolah dalam pengadaan pakaian seragam bagi siswa. HITVBERITA.COM | Depok — Praktik penjualan seragam sekolah di SMKN 1 Kota Depok, […]

  • Pemerintah Legalkan Praktik Aborsi, Bey Machmudin: Itu Bersyarat

    Pemerintah Legalkan Praktik Aborsi, Bey Machmudin: Itu Bersyarat

    • calendar_month Kamis, 1 Agt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 36
    • 0Komentar

    HiTvBerita.COM|Kota Bandung-  Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin buka suara soal aturan pemerintah yang melegalkan praktik aborsi. Menurutnya, aturan tersebut memiliki syarat, sehingga, masyarakat harus terlebih dahulu membaca syarat-syarat yang tertuang dalam aturan tersebut. “Itu ada syaratnya, harus dibaca dulu syaratnya itu apa,” kata Bey, kepada media di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, pada Kamis, […]

  • MIN I Cianjur, Laksanakan Kegiatan Sulingjar

    MIN I Cianjur, Laksanakan Kegiatan Sulingjar

    • calendar_month Selasa, 17 Des 2024
    • account_circle
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Sulingjar adalah Survei Lingkungan Belajar, dan merupakan alat ukur, yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan Aspek pendukung kualitas pembelajaran dilingkungan satuan pendidikan. (Dok/Foto/Rosad) HITVBERITA.COM | CIANJUR – Tujuan dilaksanakannya Survey Lingkungan Belajar (Sulingjar) tersebut untuk mengukur aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan, mulai dari input dan proses belajar-mengajar yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik. […]

  • Gerakan Bersama Anak Kepri Kecam Pernyataan Endipat Wijaya, Dinilai Cederai Adab dan Marwah Melayu

    Gerakan Bersama Anak Kepri Kecam Pernyataan Endipat Wijaya, Dinilai Cederai Adab dan Marwah Melayu

    • calendar_month Minggu, 14 Des 2025
    • account_circle Ruslan
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Pernyataan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Endipat Wijaya, kembali menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, kecaman datang dari Gerakan Bersama (Geber) Anak Kepri yang menilai ucapan legislator tersebut telah melampaui batas etika pejabat publik, sekaligus mencederai nilai kemanusiaan dan marwah adat Melayu. TANJUNGPINANG | HITV — Aksi penyampaian sikap itu digelar […]

  • Pemkab Purwakarta Gelar Bazar Ramadhan 2025 untuk Ringankan Beban Masyarakat

    Pemkab Purwakarta Gelar Bazar Ramadhan 2025 untuk Ringankan Beban Masyarakat

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Menjelang bulan suci Ramadhan 2025, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional cenderung mengalami kenaikan. Untuk mengatasi hal ini dan meringankan beban masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menggelar Bazar Ramadhan yang akan diselenggarakan di beberapa titik di wilayah Purwakarta. HITVBERITA.COM | Purwakarta– Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, menjelaskan bahwa Bazar Ramadhan ini bertujuan untuk menyediakan […]

expand_less