Rabu, 19 Agu 2026
light_mode

Gugatan Ganti Kerugian: Jalan Hukum Menuntut Hak atau Sekadar Formalitas di Pengadilan?

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
  • print Cetak

Oleh: Pitra Romadoni Nasution
(Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia)

Ketika Hak Dilanggar, Hukum Harus Hadir

Dalam negara hukum, setiap pelanggaran hak harus diikuti dengan mekanisme pemulihan. Tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memulihkan kerugian korban. Di sinilah pentingnya gugatan ganti kerugian sebagai instrumen hukum perdata.

Namun realitasnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa ketika dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, mereka memiliki hak untuk menggugat dan menuntut pertanggungjawaban secara hukum di pengadilan.

Pertanyaannya, apakah gugatan ganti kerugian benar-benar menjadi alat efektif untuk memperoleh keadilan, atau justru terjebak dalam proses panjang yang melelahkan?

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Purwakarta Hadiri Pidato Kenegaraan Presiden Secara Virtual di DPRD

    Bupati Purwakarta Hadiri Pidato Kenegaraan Presiden Secara Virtual di DPRD

    • 0Komentar

    Penulis: Raffa Christ Manalu Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, bersama jajaran Forkopimda Purwakarta menghadiri kegiatan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara virtual. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Purwakarta, Jumat, 15 Agustus 2025, yang menandai momen penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. HITVBERITA.COM | Purwakarta – Kegiatan ini bukan […]

  • Temuan BPK di PT Bumi Siak Pusako Disorot, Pertanggungjawaban Anggaran Operasional 2018-2020 Dipertanyakan

    Temuan BPK di PT Bumi Siak Pusako Disorot, Pertanggungjawaban Anggaran Operasional 2018-2020 Dipertanyakan

    • 0Komentar

    Sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan PT Bumi Siak Pusako (BSP) kembali menjadi sorotan publik. PEKANBARU, HITV – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau itu dinilai belum memberikan penjelasan rinci kepada publik mengenai berbagai temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan keuangan perusahaan pada periode […]

  • Publik Desak APH Tindaklanjuti Praktik Pengadaan Seragam di SMKN dan SMAN se-Kota Depok

    Publik Desak APH Tindaklanjuti Praktik Pengadaan Seragam di SMKN dan SMAN se-Kota Depok

    • 0Komentar

    Penulis: Raffa Christ Manalu Praktik penjualan seragam sekolah bermoduskan koperasi di SMKN dan SMAN di wilayah Kota Depok berjalan mulus dan tidak tersentuh oleh hukum selama satu dekade terakhir. Hal tersebut diketahui pada saat tim hitvberita.com melakukan konfirmasi kepada Ketua Koperasi Mitra Sejahtera SMKN 1 Kota Depok, Sri Weni sekaligus seorang guru disekolah tersebut. HITVBERITA.COM […]

  • Spirit Maulid Nabi Muhammad SAW: Inspirasi merawat Indonesia bermartabat

    Spirit Maulid Nabi Muhammad SAW: Inspirasi merawat Indonesia bermartabat

    • 0Komentar

    Oleh : Kamaruddin Hasan Hari ini, Jumat 12 Rabiul Awal 1447 H bertepatan dengan 5 September 2025, umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun, momen ini menjadi pengingat akan lahirnya seorang manusia agung yang membawa perubahan besar bagi peradaban dunia. Namun, Maulid bukan sekadar acara seremonial dengan lantunan shalawat dan hiasan lampu. Lebih […]

  • Silvanus Dio, Suara Lantang Dayak Manuhing Menuntut Plasma Sawit

    Silvanus Dio, Suara Lantang Dayak Manuhing Menuntut Plasma Sawit

    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | Gunung Mas – Sosok Silvanus Dio, pemuda Dayak Manuhing dari Tumbang Talaken, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dikenal sebagai figur yang lantang memperjuangkan hak-hak komunitasnya. Dio disegani terutama karena sikapnya yang tegas dan konsisten membela utus—suku dan tanah kelahirannya, terutama soal tuntutan plasma 20 persen dari luas perkebunan kelapa sawit. Di kampung halamannya, Dio […]

  • Pilkada Tidak Langsung: Kemunduran Demokrasi dan Pengingkaran Reformasi

    Pilkada Tidak Langsung: Kemunduran Demokrasi dan Pengingkaran Reformasi

    • 0Komentar

      Oleh: Ismail Ratusimbangan Ketua Umum DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Provinsi Kepulauan Riau WACANA pemilihan kepala daerah melalui DPRD—tanpa melibatkan rakyat secara langsung—bukan sekadar perubahan mekanisme elektoral. Ia merupakan tanda kemunduran demokrasi, sekaligus cermin kegagalan partai politik dalam menjalankan mandat reformasi dan semangat otonomi daerah yang telah diperjuangkan sejak 1998. Sejak Reformasi, […]

expand_less