Anggaran Rp 175 Juta untuk Taman Bermain TK Negeri Pembina Purwakarta Diduga Membengkak

Penulis: Abdul Hapid

HITVBERITA.COM | Purwakarta — Revitalisasi fasilitas taman bermain di TK Negeri Pembina Purwakarta, Jawa Barat, memicu sorotan tajam publik. Anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 175 juta hanya untuk beberapa unit permainan sederhana, jumlah yang dinilai janggal dan tidak masuk akal.

Harga Pasar vs Anggaran

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana ratusan juta tersebut digunakan untuk pengadaan satu ayunan tunggal, satu ayunan ganda, satu seluncuran, satu tangga majemuk, satu kursi putar, satu playground, satu jungkat-jungkit, dan dua set rambu-rambu.

Jika merujuk pada harga pasaran, nilai tersebut dinilai melambung tinggi. “Kalau dihitung kasar, harga ayunan dan perosotan tidak akan sampai ratusan juta. Ini sangat janggal,” ujar seorang warga, pekan lalu.

Sejumlah pengamat pendidikan menilai, dugaan pembengkakan anggaran sangat mungkin terjadi. Pasalnya, fasilitas serupa yang beredar di pasaran umumnya bisa didapatkan dengan harga jauh lebih rendah.

Transparansi Dipertanyakan

Kepala TK Negeri Pembina Purwakarta, Miranti Rachmawati, menegaskan proyek revitalisasi sudah sesuai petunjuk teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program itu, katanya, dikerjakan secara swakelola melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

‎“Program ini dijalankan sesuai juklak dan juknis Kemendikbud. Ketua P2SP juga merupakan pegawai kelurahan, jadi pengawasan tetap ada,” ujarnya.

Namun, pernyataan itu dipertanyakan setelah Ketua P2SP, R. Tonni Kwatiana, mengaku tidak mengetahui detail pengadaan fasilitas taman bermain.

“Saya memang ketua panitia, tetapi soal barang-barang itu bendahara yang tahu. Silakan tanyakan bendahara dan operator,” katanya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Publik pun menaruh curiga bahwa mekanisme pengadaan sarat masalah.

‎Suara dari Warga

Selain harga fasilitas yang dinilai janggal, publik juga menyoroti upah pekerja yang terlibat dalam proyek itu. Tonni menyebut empat warga setempat yang dipekerjakan hanya menerima Rp 120 ribu per hari, lebih rendah dari standar tukang di Purwakarta yang berkisar Rp 150.000–200.000 per hari.

“Jika upah pekerja ditekan, lalu kemana larinya anggaran yang begitu besar?” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Menunggu Klarifikasi

Dugaan pembengkakan anggaran ini menambah panjang daftar persoalan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan di daerah. Para pengamat menilai, tanpa keterbukaan detail harga dan spesifikasi, proyek revitalisasi rawan disalahgunakan.

Papan informasi program revitalisasi di TK Negeri Pembina Purwakarta. (Foto/Raffa/hitv)

Kini, publik menanti jawaban dari pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Purwakarta terkait dasar perhitungan anggaran serta mekanisme pengadaan taman bermain tersebut. Pertanyaan yang mengemuka tetap sama: benarkah dana revitalisasi Rp 175 juta benar-benar digunakan sesuai peruntukan?

(Tim/Investigasi)