Minggu, 1 Mar 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Sorot » Kinerja Pansel PDAM Tirta Pakuan Disorot, Aktivis Duga Ada Konflik Kepentingan

Kinerja Pansel PDAM Tirta Pakuan Disorot, Aktivis Duga Ada Konflik Kepentingan

  • account_circle Erwin Lubis
  • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
  • visibility 45
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Ketua KPP, Benni Sitepu, menyebut penunjukan Dewan Pengawas sebagai Ketua Pansel mencederai prinsip independensi dan tata kelola BUMD.

BOGOR | HITV –  Kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Tirta Pakuan menjadi sorotan publik. Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPP) menilai pembentukan pansel berpotensi mengandung konflik kepentingan karena melibatkan Dewan Pengawas sebagai Ketua Panitia Seleksi.

Ketua KPP Bogor Raya, Benni Sitepu, menyatakan perangkapan fungsi tersebut mencederai prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, Dewan Pengawas seharusnya menjalankan fungsi kontrol terhadap direksi, bukan memimpin proses pemilihannya.

“Jika prosesnya tidak independen, maka hasilnya patut dipertanyakan. Kami tidak ingin PDAM dijadikan arena kompromi kepentingan,” tegas Benni dalam keterangannya.

Sebagai bentuk protes, sekitar 200 massa KPP Bogor Raya menggelar aksi di Balaikota Bogor, Rabu (18/2/2026) lalu. Mereka mendesak pemerintah daerah mengevaluasi komposisi pansel serta menghentikan sementara proses seleksi hingga dibentuk panitia yang independen, profesional, dan akuntabel.

KPP menilai transparansi dan independensi mutlak diperlukan mengingat PDAM merupakan BUMD yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih. Tata kelola yang dinilai tidak transparan dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan publik serta melemahkan legitimasi direksi terpilih.

Jika tidak ada langkah korektif, KPP Bogor Raya menyatakan akan menempuh jalur konstitusional dengan melaporkan persoalan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia.

“Kepemimpinan yang kuat ditunjukkan dengan keberanian memperbaiki kesalahan, bukan membiarkannya,” ujar Benni. (tr)

  • Penulis: Erwin Lubis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Realisasikan DBHCHT, Pemkab Purwakarta Cover Ribuan Peserta JKN Segmen PBPU dan BP kelas III

    Realisasikan DBHCHT, Pemkab Purwakarta Cover Ribuan Peserta JKN Segmen PBPU dan BP kelas III

    • calendar_month Senin, 25 Nov 2024
    • account_circle
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Guna mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, merealisasikan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 dalam program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan. (Dok/Foto/Raffa) HITVBERITA.COM | PURWAKARTA – Diketahui bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Bab II Pasal 3 Huruf c Point 2. Peraturan […]

  • Kasus Tabrak Lari Mandek, Keluarga Korban Pertanyakan Kinerja Polri

    Kasus Tabrak Lari Mandek, Keluarga Korban Pertanyakan Kinerja Polri

    • calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 115
    • 1Komentar

    Penulis: Ruslan LGA Kasus tabrak lari yang dialami Junhong atau Ami masih belum menunjukkan kemajuan. Kanit Lantas Soufi Maulana terlihat bungkam ketika diminta konfirmasi melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon WhatsApp pada Kamis (24/9/2025). HITVBERITA.COM | Lingga – Pihak keluarga korban mempertanyakan profesionalisme kinerja kepolisian dalam menangani kasus ini. Anak korban, Fendi, juga mempertanyakan bagaimana […]

  • KPU Jabar: Paslon Diberi Waktu Tiga Hari Lengkapi Dokumen Administrasi

    KPU Jabar: Paslon Diberi Waktu Tiga Hari Lengkapi Dokumen Administrasi

    • calendar_month Jumat, 6 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    HITVBerita.Com | Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas administrasi dari empat pasangan calon (paslon) saat melakukan pendaftaran. Dari hasil verifikasi administrasi tersebut, ada beberapa administrasi yang perlu dilengkapi oleh setiap paslon. Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni menyatakan, salah satu berkas yang harus dilengkapi paslon Pilgub Jawa […]

  • PT Adaro Energy Indonesia Tbk dan Jejak Kebijakan di Barito Timur

    PT Adaro Energy Indonesia Tbk dan Jejak Kebijakan di Barito Timur

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 292
    • 0Komentar

    Dalam surat bernomor 01/HITV/Red-Klarifikasi/II/2026 itu, redaksi meminta penjelasan resmi atas sejumlah isu krusial, termasuk dugaan penggunaan memo dinas Bupati Barito Timur tahun 2006 sebagai dasar pengelolaan atau penunjukan pihak angkutan batu bara. JAKARTA, HITV— Polemik pengelolaan angkutan batu bara yang melintasi Kabupaten Barito Timur kembali mengemuka. Redaksi HITVberita.com melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada manajemen PT […]

  • Skandal Rp57 Triliun BPDPKS: LIRA Ingatkan Kejaksaan Jangan Tumpul Hadapi Konglomerat Sawit

    Skandal Rp57 Triliun BPDPKS: LIRA Ingatkan Kejaksaan Jangan Tumpul Hadapi Konglomerat Sawit

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Penulis: AYS Prayogie Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) mendesak Kejaksaan Agung bertindak tegas dalam mengusut dugaan korupsi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai Rp57 triliun. HITVBERITA.COM | Jakarta — Wakil Presiden LIRA, Hadi Purwanto SH, MH, yang juga tercatat sebagai Dewan Pembina MIO indonesia itu menegaskan aparat hukum tidak boleh terlihat ragu menghadapi […]

  • Tinjau IKN Bersama Para Kepala Daerah, Mendagri: Kita Harus Bangga Membuat Sejarah Hari Ini!

    Tinjau IKN Bersama Para Kepala Daerah, Mendagri: Kita Harus Bangga Membuat Sejarah Hari Ini!

    • calendar_month Rabu, 14 Agt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 46
    • 0Komentar

    HiTvBerita.COM| Penajam Paser Utara – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau infrastruktur embung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (13/8/2024). Foto Bersama Dengan Latar Belakang Gedung IKN (Dok/Foto/HtTv) Peninjauan itu dilakukan Mendagri bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)/ Plt. Kepala Otorita Ibu […]

expand_less