Rabu, 18 Nov 2026
dark_mode

Jelang Putusan Sela, Kuasa Hukum Zairan-Bambang Soroti Aspek Hukum Perkara Surat Palsu

  • account_circle M. Saipul
  • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
  • print Cetak

“Perkara dugaan penggunaan surat palsu dengan terdakwa Zairan dan Bambang Suryadi memasuki tahapan penting.

KARIMUN, HiTV — Setelah tim penasihat hukum terdakwa, Ronald Reagen S. Baringbing, S.H. dan Patas Sulaiman Rambe, S.H., menyampaikan eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dijadwalkan membacakan putusan sela pada 26 Agustus 2026.

Menjelang putusan tersebut, penasihat hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan perkara secara menyeluruh, tidak hanya dari perspektif pidana, tetapi juga keterkaitannya dengan aspek hukum lain yang menyangkut objek tanah dalam perkara.

Patas Sulaiman Rambe mengatakan, salah satu kekhawatiran pihaknya adalah munculnya putusan yang berpotensi saling bertentangan antara perkara pidana dengan perkara perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN) yang berkaitan dengan objek tanah yang sama.

“Kami berharap agar majelis hakim melihat dari segala aspek hukumnya,” ujar Patas seusai persidangan.

Menurut dia, persoalan tersebut penting diperhatikan karena putusan pidana dapat memiliki konsekuensi langsung terhadap kebebasan terdakwa. Ia mempertanyakan kemungkinan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara pidana, tetapi pada kemudian hari terdapat putusan perdata atau TUN yang justru memenangkan pihak terdakwa terkait objek yang sama.

“Andai kata di kemudian hari ada putusan peradilan perdata atau TUN yang dimenangkan oleh klien kita, siapa yang harus bertanggung jawab?” katanya.

Patas menilai potensi persoalan tersebut tidak boleh diabaikan. Karena itu, ia berharap majelis hakim dapat melihat duduk perkara secara utuh sebelum mengambil keputusan.

“Jangan sampai ada putusan yang bertabrakan. Dikatakan dalam hukum pidana klien kita terbukti bersalah, ternyata di kemudian hari ada putusan peradilan perdata atau TUN yang memenangkan klien kita,” ujarnya.

Siapkan Upaya Hukum

PENASIHAT hukum juga telah menyiapkan langkah hukum berikutnya apabila eksepsi yang mereka ajukan tidak dikabulkan majelis hakim.

Patas mengatakan pihaknya akan menggunakan upaya hukum yang tersedia terhadap putusan sela tersebut.

“Jika kita tidak dikabulkan oleh majelis hakim, kita akan melakukan perlawanan. Namanya perlawanan terhadap putusan sela ke Pengadilan Tinggi,” tegasnya.

Selain persoalan keterkaitan antarranah hukum, penasihat hukum juga mempersoalkan cara JPU menguraikan objek tanah dalam surat dakwaan.

Patas menilai uraian mengenai objek lahan belum menggambarkan seluruh aspek kepemilikan yang menurutnya relevan dengan perkara, termasuk keberadaan sertifikat yang dimiliki Zairan.

“JPU ini mengaburkan objek lahan yang berperkara. Tidak disebutkan bahwa kita sudah memiliki sertifikat yang dari pembeli kepada Zairan,” kata Patas.

Ia menilai keberadaan sertifikat tersebut semestinya dijelaskan secara utuh dalam dakwaan karena berkaitan dengan duduk persoalan yang sedang diperiksa pengadilan.

“Dalam dakwaan yang saya lihat itu sertifikat dari pembeli atas terdakwa Zairan seperti dikaburkan oleh jaksa. Jadi seolah-olah sertifikat melawan pihak lain. Padahal sama-sama sertifikat,” ujarnya.

Soroti Unsur Pidana

SEMENTARA itu, Ronald Reagen S. Baringbing menyoroti substansi tanggapan JPU terhadap eksepsi yang sebelumnya disampaikan tim penasihat hukum.

Menurut Ronald, dalam tanggapannya JPU dinilai tidak memberikan jawaban terhadap salah satu pokok eksepsi, yakni argumentasi bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

“JPU dalam tanggapannya tidak ada memberikan tanggapan atas eksepsi advokat terdakwa perihal bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana,” ujar Ronald.

Ia juga mempertanyakan dasar untuk menyatakan surat SKT Nomor 128/593/1988 atas nama Zairan sebagai surat palsu.

“Karena tidak ada satu putusan pengadilan yang menyatakan surat SKT Nomor 128/593/1988 atas nama Zairan benar palsu,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar tim penasihat hukum dalam meminta majelis hakim mempertimbangkan kembali konstruksi perkara sebagaimana dituangkan JPU dalam surat dakwaan.

Kini, seluruh argumentasi tersebut berada di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Putusan sela pada 26 Agustus 2026 akan menjadi tahapan penting untuk menentukan apakah keberatan penasihat hukum terhadap surat dakwaan diterima atau perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Penasihat hukum menyatakan tetap menghormati proses persidangan dan menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim.

“Kami berharap majelis hakim melihat perkara ini secara menyeluruh, sehingga putusan yang diambil benar-benar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak,” pungkas Patas. (\•/)

Penulis: Saipul
Editor: AYS
Sumber: HITV Karimun

  • Penulis: M. Saipul

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Belitung Kembali Tindak Tegas Pengguna Knalpot Brong Dalam Operasi Zebra Menumbing 2025

    Polres Belitung Kembali Tindak Tegas Pengguna Knalpot Brong Dalam Operasi Zebra Menumbing 2025

    • calendar_month Minggu, 23 Nov 2025
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | Belitung – Satuan Lalu Lintas Polres Belitung melalui Unit Turjagwali melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata, khususnya penggunaan knalpot brong, pada Sabtu malam (22/11/2025). Kegiatan yang dimulai pukul 22.00 WIB ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Zebra Menumbing 2025 yang bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan berlalu lintas di wilayah Belitung. Kegiatan dipimpin […]

  • Pemkab Purwakarta Perkuat Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik dan Pemerintahan

    Pemkab Purwakarta Perkuat Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik dan Pemerintahan

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • 0Komentar

    Pemerintah Kabupaten Purwakarta menegaskan komitmennya dalam mendukung pengutamaan Bahasa Indonesia di lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik. PURWAKARTA, HITV — Komitmen tersebut disampaikan Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Purwakarta, Dicky Darmawan, saat menghadiri Sosialisasi Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2026–2029 di Ruang Rapat Sekda Purwakarta, Selasa (19/5/2026). Kegiatan yang digelar Balai […]

  • AYS Prayogie Soroti Dugaan OTT Wartawan di Mojokerto, Ingatkan Batas Etika dan Integritas Pers

    AYS Prayogie Soroti Dugaan OTT Wartawan di Mojokerto, Ingatkan Batas Etika dan Integritas Pers

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • 0Komentar

    Dugaan praktik tidak etis yang melibatkan oknum wartawan di Mojokerto kian menguat. JAKARTA, HITV — Penelusuran redaksi HITV di lapangan menemukan rangkaian fakta yang saling terkait, mulai dari kronologi komunikasi, bukti percakapan, hingga dokumen resmi terkait proses rehabilitasi narkotika. Kasus ini tak hanya menyoroti dugaan penyalahgunaan profesi jurnalistik, tetapi juga membuka kembali perdebatan tentang batas […]

  • Pembukaan Endek Ramadhan Fest 2025 Meriah, Dorong Ekonomi Kreatif di Belitung

    Pembukaan Endek Ramadhan Fest 2025 Meriah, Dorong Ekonomi Kreatif di Belitung

    • calendar_month Minggu, 9 Mar 2025
    • 0Komentar

    Endek Ramadhan Fest 2025 resmi dibuka oleh Bupati Belitung H. Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos pada Sabtu malam,8 Maret 2025. Acara yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif ini, dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ribuan pengunjung. HITVBERITA.COM | BELITUNG – Hadir dalam acara tersebut antara lain, Bupati Belitung, H. […]

  • KADIVPAS Babel Apresiasi  Lapas Tanjungpandan Hijaukan Lapas Akselarasi Dari Program Ketahanan Pangan

    KADIVPAS Babel Apresiasi  Lapas Tanjungpandan Hijaukan Lapas Akselarasi Dari Program Ketahanan Pangan

    • calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
    • 0Komentar

    HiTvBerita.com | BELITUNG – Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Kunrat Kasmiri Bangga dan memberikan Apresiasi atas keseriusan Lapas Kelas IIB Tanjungpandan dalam melaksanakan Akselarasi Ketahanan Pangan.  Hal tersebut disampaikan usai melaksanakan monitoring di seluruh Lapas dan Rutan di Bangka Belitung sebagai bentuk komitmen mendukung Akselerasi […]

  • Wapres Ke-9 Hamzah Haz Meninggal Dunia

    Wapres Ke-9 Hamzah Haz Meninggal Dunia

    • calendar_month Rabu, 24 Jul 2024
    • 0Komentar

    HITVBERITA JAKTIM | Berita duka menyelimuti seluruh bangsa Indonesia, hari ini, Rabu 24 Juli 2024 telah berpulang menghadap Ilahi Rabbi Wakil Presiden Ke 9 Republik Indonesia, DR KH Hamzah Haz pada usia 84 tahun. Berita duka ini, diperoleh oleh HITV dari media sosial, dan setelah ditanyakan kepada Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi, berita tersebut ternyata […]

expand_less